Jakarta, 14 September 2026 – Rencana pemerintah membuka rekening bank secara massal bagi sekitar 200 juta warga negara mendapat sorotan tajam dari kalangan ekonom. Program yang membutuhkan anggaran hingga Rp11 triliun dari APBN ini dinilai tidak mendesak dan justru memberatkan kondisi fiskal negara yang sedang tidak baik-baik saja.
Anggaran Rp11 Triliun, Saldo Awal Rp50 Ribu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk membuka rekening bagi lebih dari 200 juta masyarakat. Setiap rekening akan mendapat saldo awal sebesar Rp50.000 dari APBN .
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa angka tersebut masih sebatas perhitungan kasar dan belum final. Ia memperkirakan kebutuhan anggaran tidak akan mencapai Rp11 triliun karena tidak semua warga akan dibuatkan rekening baru .
“Belum Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung. Kan yang sudah punya rekening mungkin juga tidak dibukakan,” ujar Purbaya di Gedung Kemenkeu .
“Tidak Mendesak saat Fiskal Sulit”
Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai program ini justru datang di saat yang tidak tepat. Menurutnya, pemerintah sedang menghadapi keterbatasan ruang fiskal, sementara masih banyak kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi.
“Dari sisi biaya anggaran yang diperlukan mencapai Rp11 triliun, di mana saat ini pemerintah sedang mengalami kesulitan fiskal,” kata Wijayanto .
Ia membandingkan alokasi anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang hanya berkisar Rp400-500 miliar per tahun, sementara Indonesia tengah menghadapi berbagai bencana. “Anggaran penanggulangan bencana nasional tahun ini kurang dari Rp5 triliun. Alokasi ini tentunya tidak fair,” ujarnya .
Risiko Rekening Dorman
Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Y Sri Susilo, menyoroti risiko lain dari program ini. Menurutnya, pembukaan rekening massal tanpa diiringi literasi keuangan yang memadai berpotensi menghasilkan rekening dorman atau rekening mati.
“Kalau hanya ditambahkan Rp50.000, terus tidak ditambah-tambah, ini sebagai rekening dorman, rekening mati saja,” katanya .
Ia bahkan mendorong agar anggaran tersebut dialihkan untuk menambah bantuan sosial yang sudah berjalan. “Kalau melihat kondisi saat ini, saya pribadi mendorong Rp50.000 itu ditambahkan saja ke bansos yang sudah ada,” ujarnya .
Fiskal yang Semakin Tertekan
Kritik terhadap program ini juga datang dari politikus PDIP, Guntur Romli. Ia mempertanyakan selisih anggaran Rp11 triliun dengan total saldo awal yang hanya Rp10 triliun. “Dua ratus juta rekening dikali Rp50 ribu hasilnya Rp10 triliun, lalu ke mana Rp1 triliun sisanya?” tanyanya .
Lebih jauh, ia menilai program ini berpotensi sebagai kebijakan populis yang tidak tepat sasaran. “Ketika rakyat ‘dibayar’ Rp50 ribu untuk diam,” tulisnya dalam unggahan di Instagram .
Pemerintah Tetap Lanjut, Tahap Awal BRI dan BSI
Meski mendapat kritik, pemerintah tetap melanjutkan rencana ini. Program akan melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk seluruh wilayah Indonesia, sementara Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menangani khusus wilayah Aceh .
Mekanisme pembukaan rekening akan terintegrasi dengan data Dukcapil, sehingga warga yang baru mengurus KTP akan otomatis dibuatkan rekening dan langsung menerima transfer dana dari pemerintah .
Purbaya memperkirakan program ini kemungkinan baru berjalan tahun depan karena anggaran tahun ini sudah mepet dan masih diperlukan waktu untuk persiapan teknis, termasuk penggabungan data Dukcapil, BI, dan perbankan .
