Jakarta, IndonesiaVisioner-JAMINAN kesehatan bagi seluruh karyawan memang menjadi harapan. Pemerintah pusat telah mewajibkan seluruh badan usaha mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan pada 1 Januari tahun lalu. Namun, aturan itu ternyata tidak sepenuhnya berjalan lancar. Banyak kendala selama program tersebut diterapkan. Mulai proses pendaftaran hingga pelayanan. Hal itu membuat banyak pengusaha dan pekerja merasa bahwa BPJS belum siap.
Target BPJS Ketenagakerjaan 40juta peserta, BPJS Kesehatan 250 juta, yg sudah masuk 160 juta, yg belum 90 jutaan, tenaga kerjaan 17 juta, yg belum 23 juta Perlunya keterlibatan dan peran aktif masyarakat agar target kepesertaan bisa maksimal.
Koordinator Wilayah DKI Jakarta Masyarakat Peduli Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan menyatakan, pelayanan program asuransi kesehatan dari pemerintah ini masih tidak memuaskan.
Oleh karena itu, kata Korwil Masyarakat Peduli BPJS Kesehatan Wilayah DKI Jakarta bidang SDM Rich Ilman Bimantika menjelaskan harus ada perbaikan segera, sebab sudah sangat dikeluhkan masyarakat.
Pihaknya mencatat, kata dia, yang paling banyak dikeluhkan masyarakat atas program BPJS ini diantaranya, selain pengambilan obat yang menunggu sangat lama, jauh beda dengan pasein umum, obatnya pun terkadang tidak lengkap.
“Bahkan saat pemeriksaan di laboratorium juga tidak ditanggung semua biayanya,” kata Rich di Jakarta, kamis (7/4/2016)
Hal lainnya yang juga dikeluhkan adalah kurangnya sosialisasi tentang prosedur rawat jalan yang menyebabkan peserta sering kebingungan jika ada keluarganya yang sakit untuk melakukan perawatan kesehatan.
“Belum lagi yang memprihatinkan kita tentang masalah kurang terlayaninya saat pasein di ruang UGD, demikian juga saat di kamar, pokoknya hampir tidak ada yang mengaku puas kalau megang kartu BPJS ini,” tuturnya.
Dari itu, kata Rich, pihaknya mewakili masyarakat yang banyak mengeluh tentang pelayanan BPJS kesehatan ini menuntut adanya perbaikan menyeluruh, utamanya manajemen yang harusnya memiliki tanggungjawab.
“Kalau mereka tidak bisa juga melakukan perbaikan layanan, kita tuntut mundur para Direksi BPJS dan setiap kepala rumah sakit Jakarta, sebab jelas pemimpin negara kita ini sangat memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi kesehatan rakyatnya,” tegasnya.(Jasn/Vis)
