Jakarta, IndonesiaVisioner-. Pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan tentang keputusan pembayaran uang tebusan oleh perusahaan kepada penyandra 14 WNI diminta untuk dibatalkan.
Permintaan ini datang dari Militer Filipina, melalui juru bicaranya militer Filipina menghimbau agar tidak ada pembayaran uang tebusan bagi warga negara asing yang disandera kelompok Abu Sayyaf maupun militan lain di wilayahnya. Hal ini demi menghentikan ‘industri’ penculikan yang muncul di perairan negara tersebut.
“Angkatan Bersenjata terus mendorong semua pihak untuk menjalankan kebijakan pemerintah soal no ransom policy,” tegas juru bicara militer Filipina, Brigadir Jenderal Restituto Padilla kepada wartawan, Rabu (20/4/2016).
Pernyataan Padilla itu untuk menanggapi laporan media yang mengutip pernyataan menteri Indonesia bahwa uang tebusan untuk 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera Abu Sayyaf akan dibayarkan dengan uang dari perusahaan.
Padilla juga menegaskan, otoritas Filipina tidak ingin pembayaran tebusan justru menambah subur praktik penculikan di wilayah perairannya. Otoritas Filipina berupaya keras untuk memutus aliran dana yang berpotensi memperkuat kelompok pemberontak dan militan semacam itu.
“Menghalangi berkembangnya ‘industri’ (penculikan) semacam ini,” sebut Padilla soal dasar no ransom policy.
Otoritas Filipina selama ini jarang membahas dan mempublikasikan pembayaran tebusan. Ditambahkan Padilla, operasi militer untuk menyelamatkan para sandera masih terus dilakukan.
“Keselamatan para korban penculikan menjadi perhatian utama kami,” jamin Padilla.
