Jakarta, Indonesia visionser-. Recana Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membuat badan intelejen sendiri yang ada di bawah kementeriannya langsung mendapat respon dari pengamat Intelejen Sidratahta Mukhtar.
Sidra mengemukakan, gagasan Kemenhan menunjukkan bahwa peran komunitas intelijen nasional, seperti BIN, Komite intelijen Daerah (Kominda), dua tahun lalu didirikan Kominpus (komite intelijen pusat), BAIS TNI, dan Lembaga Sandi Negara, badan Intelijen Kepolisian serta Badan Intelijen kejaksaan, dinilai gagal mengemban tugas sebagai unsur early warning system yang handal bagi keberlangsungan bangsa Indonesia sebagai negara yang kuat.
“Pertanyaannya, saat Kemenhan merencanakan pembentukan intelijen pertahanan, apakah lembaga-lembaga intelijen yang demikian banyak itu tak berfungsi. Ini perlu akuntabilitas negara dan akuntabilitas publik atas kinerja mereka” ucap mantan peneliti Ahli BNPT ini di Jakarta (7/6/2016)
Sidra menambahkan, Memang dunia intelijen di Indonesia dewasa ini seperti benang kusut. Melaksanakan tugas negara yang amat penting dan strategis tanpa kemampuan untuk saling share data intelijen dan kerjasama yang baik. Kunci sukses peran intelijen adalah kerjasama lintas sektoral.
“Bukan membentuk lembaga intelijen baru, nanti juga akan dibentuk sekolah intelijen. Idealnya, Kemenhan mengumungkan saja sebenarnya sudah salah, mengingat perannya itu kan rahasia, sekolah intelijen perlu diadakan secara rahasia” sambung Ketua program studi ilmu politik Fisipol UKI ini
Kerjasama komunitas intelijen perlu dimaksimalkan dengan mengajak masyarakat utk mendukung dan berikan akses informasi. sehingga Kemenhan tak perlu bentuk intelijen sendiri di daerah, mengingat sudah banyaknya lembaga intelijen yang berada, tinggal diperkuat dan diberdayakan lembaga yang sudah ada. (MR. Vis)
