Jakarta – Badan Relawan Prabowo (BRP) memberikan apresiasi atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa ekonomi Indonesia menganut paham ekonomi Pancasila. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024), Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ekonomi Pancasila adalah penggabungan terbaik dari ekonomi pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan (planned economy).
Wakil Sekretaris Jenderal BRP, Romadhon, menyebutkan bahwa komitmen Presiden Prabowo terhadap ekonomi Pancasila adalah langkah nyata untuk mengembalikan cita-cita ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berasas kekeluargaan. “Pidato Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang tidak terjebak dalam ekstremitas paham ekonomi. Ekonomi Pancasila adalah jalan tengah yang mengedepankan asas keadilan sosial dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat,” ujar Romadhon, Senin (30/12/2024).
Ekonomi Pancasila: Pengelolaan yang Bertanggung Jawab
Romadhon menyoroti pentingnya prinsip ekonomi Pancasila yang menempatkan pemerintah sebagai pengelola dan penjaga kekayaan bangsa, bukan sekadar regulator seperti dalam ekonomi pasar bebas. Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo bahwa pemerintah bertanggung jawab atas perekonomian menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat.
“Ekonomi Pancasila yang ditegaskan oleh Presiden menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pihak yang aktif menjaga kekayaan bangsa untuk kepentingan seluruh rakyat,” kata Romadhon.
Ia menambahkan bahwa ekonomi Pancasila telah menjadi dasar pembangunan nasional sejak masa Presiden Soekarno dengan rencana pembangunan delapan tahun, hingga era Presiden Soeharto dengan pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun (Repelita). “Sejarah telah membuktikan bahwa perencanaan ekonomi adalah hal yang esensial untuk mencapai kemajuan bangsa,” tegasnya.
BRP Dukung Perencanaan Ekonomi Nasional
Romadhon juga menyatakan dukungan BRP terhadap kebijakan Presiden Prabowo yang menempatkan perencanaan ekonomi sebagai dasar pembangunan nasional. Menurutnya, tanpa perencanaan yang matang, arah pembangunan bisa menjadi tidak jelas dan tidak terarah.
“Pidato Presiden mengingatkan kita bahwa perencanaan adalah fondasi dari pembangunan yang berkelanjutan. Meski tidak semua rencana akan mencapai hasil 100 persen, perencanaan adalah langkah awal untuk mengetahui arah dan prioritas pembangunan,” ujarnya.
BRP berharap pemerintah dapat terus menguatkan perencanaan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan rakyat Indonesia. Hal ini, menurut Romadhon, juga menjadi dasar penting dalam memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
Ajakan kepada Masyarakat
BRP juga mengajak masyarakat untuk mendukung implementasi ekonomi Pancasila yang ditekankan oleh Presiden Prabowo. Menurut Romadhon, ekonomi Pancasila adalah model yang mengutamakan keadilan sosial dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
“Ekonomi Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Kita semua memiliki peran untuk memastikan kekayaan bangsa dikelola dengan asas keadilan untuk kesejahteraan bersama,” tuturnya.
Komitmen BRP untuk Mengawal Kebijakan
Sebagai organisasi pendukung Presiden Prabowo, BRP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah yang berlandaskan ekonomi Pancasila. Romadhon menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa model ekonomi ini mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
“Kami di BRP siap mendukung implementasi ekonomi Pancasila yang ditekankan oleh Presiden Prabowo. Ini adalah langkah besar untuk mengembalikan cita-cita ekonomi Indonesia yang berpihak pada rakyat dan berasas kekeluargaan,” tutup Romadhon.
Dengan komitmen terhadap ekonomi Pancasila, BRP yakin bahwa pemerintah mampu mengelola kekayaan bangsa secara bertanggung jawab dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara ekonomi dan sosial.