Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai bentuk keberpihakan terhadap buruh dan pekerja. Langkah ini diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), yang menilai program ini dapat menjadi solusi konkrit untuk menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan di Indonesia.
Ketua JAN, Romadhon Jasn, mengatakan Desk Ketenagakerjaan Polri adalah terobosan yang sangat relevan untuk menjawab berbagai permasalahan antara buruh dan perusahaan. “Kami melihat ini sebagai langkah nyata Polri dalam mendukung keadilan sosial bagi pekerja. Namun, implementasi yang efektif dan transparan harus menjadi prioritas,” ujar Romadhon, Selasa (21/1/2025).
Romadhon menekankan pentingnya sosialisasi yang masif agar keberadaan desk ini diketahui oleh seluruh buruh di Indonesia. Menurutnya, desk ini harus benar-benar menjadi wadah bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan mereka tanpa khawatir adanya intimidasi atau hambatan. “Sosialisasi yang luas akan memastikan desk ini dimanfaatkan secara maksimal oleh mereka yang membutuhkan,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mendorong Polri untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, serikat buruh, dan lembaga pemerhati hukum ketenagakerjaan. Hal ini dinilai akan meningkatkan efektivitas dalam menangani laporan dan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang sering kali kompleks.
Romadhon juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan laporan yang masuk ke Desk Ketenagakerjaan. Romadhon menyarankan agar Polri menyediakan sistem monitoring yang dapat diakses secara terbuka oleh publik. Dengan begitu, masyarakat dapat memantau perkembangan kasus yang sedang ditangani. “Transparansi akan menjaga kepercayaan buruh dan memastikan program ini berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.
Desk Ketenagakerjaan Polri, yang berada di bawah Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipiter), diharapkan mampu menyelesaikan sengketa antara perusahaan dan buruh baik melalui jalur administrasi maupun pidana. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan bahwa program ini akan dilengkapi pelatihan untuk jajaran Polri agar dapat menangani masalah ketenagakerjaan dengan pemahaman yang mendalam.
“Kami berharap Desk Ketenagakerjaan Polri tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar membawa dampak nyata bagi para pekerja. Dengan kolaborasi, sosialisasi, dan transparansi, program ini akan menjadi tonggak penting dalam menciptakan keadilan sosial,” tutup Romadhon.