Jakarta (Visioner) – Direktur Gagas Nusantara Romadhon Jasn mengomentari pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Menurutnya, keputusan ini mencerminkan pemikiran jernih dan langkah tegas Presiden Prabowo Subianto sebagai Panglima Tertinggi TNI, sekaligus sinyal bahwa ia memegang kendali penuh atas institusi militer.
Romadhon menilai, keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang meralat Surat Keputusan Nomor Kep/554/IV/2025 hanya sehari setelah diterbitkan pada 29 April 2025, bukan sekadar urusan teknis. “Ini bukan cuma soal dokumen yang keliru. Ada pesan politik yang kuat. Prabowo menunjukkan bahwa keputusan besar di TNI tidak bisa diambil tanpa sepengetahuannya,” ujar Romadhon dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).
Dengan gaya yang lugas, Romadhon menjelaskan bahwa mutasi awal Letjen Kunto, putra mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, memicu kegaduhan karena dikaitkan dengan sikap ayahnya yang mendukung Forum Purnawirawan TNI-Polri. Forum ini mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Pikirannya sederhana. Jika Kunto dimutasi karena ayahnya, lalu mutasi itu dibatalkan, ini bukti ada tangan kuat yang mengoreksi. Tangan itu jelas milik Prabowo,” katanya.
Romadhon menegaskan, pembatalan ini bukan soal memihak pada satu kelompok, melainkan soal menjaga profesionalisme TNI. Ia menilai, Prabowo paham bahwa TNI harus tetap netral dan tidak boleh terseret ke dalam permainan politik. “Pikirannya jelas. Jika mutasi Kunto didasari urusan politik, itu justru merusak TNI sebagai institusi. Prabowo ingin TNI kuat dan tidak jadi alat politik, apalagi di tengah situasi dunia yang sedang tidak stabil,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Romadhon menyebut bahwa langkah ini juga mematahkan spekulasi adanya dua kubu kekuasaan di pemerintahan. Publik sempat menduga adanya tarik-menarik antara Prabowo dan pihak lain, termasuk yang dikaitkan dengan mantan Presiden Joko Widodo. “Faktanya, pembatalan mutasi ini menunjukkan Prabowo yang memutuskan. Tidak ada ruang untuk dualisme. Ini soal menjaga wibawa presiden sebagai pimpinan tertinggi TNI,” tegasnya.
Romadhon juga mengapresiasi kepekaan Prabowo terhadap keresahan publik. Menurutnya, mutasi yang tiba-tiba dan pembatalannya yang cepat sempat membuat masyarakat bingung. Namun, keputusan membatalkan mutasi menunjukkan Prabowo mendengar suara publik. “Langkah ini menenangkan. Publik butuh kepastian bahwa TNI tidak dikendalikan oleh kepentingan politik sempit,” katanya.
Ia menambahkan, ke depan, TNI harus lebih transparan dalam pengambilan keputusan mutasi agar tidak memunculkan spekulasi. “Jangan sampai urusan internal TNI jadi bahan tebak-tebakan publik. Prabowo sudah tunjukkan dia serius menjaga TNI, sekarang tinggal pastikan komunikasi ke publik lebih terbuka,” pungkas Romadhon.
Komentar Romadhon ini sejalan dengan pandangannya selama ini yang menekankan pentingnya menjaga institusi negara dari politisasi. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran bahwa keputusan strategis harus didasari kepentingan negara, bukan dinamika politik sesaat
