JAKARTA – Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi, menilai tindakan DPR belakangan ini memperlihatkan kurangnya empati terhadap penderitaan rakyat. Ia menyoroti kenaikan tunjangan anggota DPR yang justru berbarengan dengan pertunjukan joget-joget anggota dewan di media sosial, sementara rakyat tengah bergelut dengan kesulitan ekonomi.
“Kenaikan tunjangan dan aksi joget-joget DPR jelas menunjukkan ketidakpekaan. Rakyat sedang menderita, tapi yang mereka lihat wakilnya malah bersenang-senang. Tak heran akhirnya masyarakat marah dan turun ke jalan,” ujar Edi Homaidi, Jumat (29/8).
Ia menegaskan, aksi protes yang kemudian berujung anarkis adalah konsekuensi dari ulah DPR sendiri. Situasi itu bahkan memunculkan korban, salah satunya seorang pengemudi ojek online (ojol) yang tertabrak kendaraan taktis (rantis) dalam kekacauan aksi.
Edi menambahkan, dalam setiap gelombang demonstrasi, aparat kepolisian selalu berada di garis depan. Mereka harus berjibaku menghadapi massa, seringkali dalam posisi serba salah.
“Polri di lapangan jadi pihak yang dikorbankan. Maju kena, mundur kena. Mereka bekerja keras menjaga ketertiban, tapi justru DPR yang harusnya jadi sumber solusi malah seakan lepas tangan,” tegasnya.
KMI juga menyoroti sikap DPR yang dianggap tidak bertanggung jawab ketika rakyat menyampaikan aspirasi. “Demo buruh kemarin saja tidak ada satu pun perwakilan DPR yang mau menerima delegasi. Ini memperlihatkan lembaga legislatif semakin jauh dari rakyat,” lanjut Edi.
Ia menegaskan, sikap cuci tangan DPR hanya memperparah ketidakpercayaan publik. Padahal, perwakilan rakyat seharusnya menjadi penyalur aspirasi sekaligus jembatan solusi, bukan justru sumber masalah.
“Kami mendesak DPR untuk segera menghentikan gaya hidup pamer kemewahan dan mulai kembali pada jati dirinya sebagai wakil rakyat. Kalau tidak, polarisasi dengan masyarakat akan makin lebar, dan aparat keamanan akan terus menjadi tameng korban,” pungkasnya.
