Jakarta – Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai angka 78,7% menjelang dua tahun kepemimpinan mereka. Hasil survei terbaru yang dirilis Laboratorium Suara Indonesia (LSI) pada Kamis (6/8/2026) menunjukkan mayoritas masyarakat puas dengan arah kebijakan nasional yang diambil .
Direktur Eksekutif LSI Muhammad Riyad menjelaskan, angka kepuasan ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas pemerintahan ke depan. Di tengah ketegangan isu global dan ketidakpastian ekonomi, pemerintah dinilai mampu menjaga kondisi ekonomi yang stabil, dengan 78,3% responden menyatakan puas di sektor tersebut .
“Dan sebanyak 78,7% publik di Indonesia percaya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Ini semua menjadi modal politik jelang dua tahun kepemimpinan mereka, sehingga persepsi publik yang baik bisa terus terjaga oleh pemerintah,” ujar Muhammad Riyad dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).
Kepercayaan ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melanjutkan berbagai program strategis. Termasuk di dalamnya kebijakan hilirisasi mineral dan transisi energi yang menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menilai angka kepuasan ini mencerminkan dukungan publik terhadap arah kebijakan energi dan ekonomi yang diambil. “Kepercayaan 78,7% adalah modal berharga bagi pemerintah. Ini menunjukkan bahwa publik mendukung langkah hilirisasi dan transformasi energi yang sedang digalakkan, termasuk melalui BUMN seperti Pertamina dan Antam,” ujar Romadhon di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Meski kepuasan publik tinggi, Romadhon mengingatkan agar pemerintah dan BUMN terus menjaga konsistensi kebijakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kepercayaan publik adalah aset yang harus dijaga. Jangan sampai angka ini turun karena masalah distribusi atau keluhan di lapangan. Kami berharap pemerintah terus mendengar aspirasi rakyat,” tambahnya.
Gagas Nusantara menilai hasil survei ini menjadi penguat optimisme bahwa kebijakan-kebijakan strategis, seperti program B50, hilirisasi nikel, dan digitalisasi layanan publik, telah mendapat dukungan luas dari masyarakat. Dengan kepercayaan yang tinggi ini, pemerintah dan BUMN diharapkan semakin berani melangkah dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaulat di bidang energi dan ekonomi.
Romadhon menutup pandangannya, “Kepercayaan publik adalah cerminan dari kinerja nyata. Kami mendorong pemerintah dan BUMN untuk terus bekerja keras dan berinovasi. Angka 78,7% ini adalah bukti bahwa masyarakat melihat hasil dari kebijakan yang ada. Mari kita jaga momentum ini bersama.”
Status: Siap terbit. Silakan disalin.
