Jakarta,- Gelombang demonstrasi yang meluas beberapa hari terakhir bukan hanya menekan institusi Polri, tetapi juga menyisakan pertanyaan besar terhadap kinerja Badan Intelijen Negara (BIN). Lembaga ini sejatinya merupakan mata dan telinga Presiden dalam membaca situasi nasional. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan tanda tanya: di mana peran deteksi dini intelijen ketika eskalasi massa tumbuh liar?
BIN seharusnya berfungsi sebagai early warning system, sistem peringatan dini yang mampu mengantisipasi potensi gejolak sosial sebelum membesar. Fakta bahwa kerusuhan dan benturan antara aparat dengan demonstran meluas ke berbagai daerah menunjukkan ada kelemahan serius dalam pemetaan aktor dan dinamika lapangan. Publik pun mulai menilai: intelijen kita tertinggal dari arus pergerakan massa.
Kelemahan itu semakin nyata ketika narasi publik berkembang tanpa kendali. Isu “polisi brutal” cepat mendominasi percakapan di ruang digital, sementara negara tertinggal dalam membangun kontra-narasi yang menyeimbangkan persepsi. Bukankah fungsi intelijen juga mencakup operasi non-fisik di ruang opini publik? Jika framing tunggal menguat dan BIN tidak hadir, berarti ada celah komunikasi strategis yang tidak ditutup.
Romadhon Jasn, Direktur Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), menegaskan bahwa gejolak ini seharusnya bisa diredam jika intelijen bekerja maksimal. “Demo yang membesar selalu diawali tanda-tanda kecil. Kalau tanda itu diabaikan, negara akan kewalahan. Ini bukan hanya soal Polri di lapangan, tapi soal gagalnya deteksi dini di level strategis,” ujarnya, Jumat (29/8)
Kelemahan dalam menyajikan informasi strategis kepada Presiden juga menjadi sorotan. Kepala negara membutuhkan laporan tajam, bukan sekadar data normatif. Jika input yang diberikan BIN terlambat atau terlalu lunak, maka kebijakan yang diambil Presiden dan aparat keamanan cenderung reaktif, bukan preventif. Situasi inilah yang kini terlihat: negara sibuk memadamkan api, bukan mencegah percikan.
Romadhon menambahkan, “Kalau intelijen tidak bisa memberi gambaran utuh kepada Presiden, maka Polri akan selalu berada di garis depan dengan risiko besar. Padahal yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan, tapi juga nyawa aparat maupun masyarakat.” Kritik ini sekaligus mengingatkan bahwa intelijen yang lemah akan membuat institusi lain menjadi tumbal.
Dampaknya tidak main-main. Kepercayaan publik terhadap kemampuan negara menjaga stabilitas bisa runtuh. Lebih jauh, kepercayaan Presiden terhadap BIN pun bisa goyah. Isu reshuffle Kepala BIN bisa menguat jika lembaga ini terus dinilai lamban, apalagi bila korban jiwa bertambah akibat kerusuhan.
Namun, kritik ini bukan sekadar menyalahkan. Di tengah situasi sulit, publik berharap BIN segera melakukan pemetaan ulang, mengaktifkan operasi senyap untuk mencegah provokasi, dan berani mengintervensi narasi liar di ruang digital. BIN harus kembali menunjukkan relevansinya sebagai penjaga stabilitas politik, bukan sekadar penonton di pinggir gelanggang.
Presiden Prabowo sendiri sudah menegaskan dalam pidato bela sungkawanya, bahwa setiap langkah negara harus ditegakkan demi keadilan dan ketertiban. Pesan ini juga berlaku bagi intelijen: jangan terlambat membaca situasi, jangan ragu memberi peringatan, dan jangan biarkan negara kehilangan kendali di tangan massa. BIN harus membuktikan dirinya masih menjadi benteng pertama, bukan mata yang tertutup di tengah gejolak.
