Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengkonfirmasi adanya pemberitaan terkait dirinya mengenai penghinaan Presiden ke-7 RI, Ir. H. Joko Widodo.
Rini membantah adanya tudingan yang ditujukan kepadanya. Rini mengatakan dirinya menghormati kepala negara RI. “Saya hormat sama Pak Jokowi, terlebih saya sebagai pembantu presiden,” ungkap Rini, Senin (29/6).
Ketika para kuli tinta mempertanyakan keberadaan menteri yang menghina tersebut kepada Rini, perempuan yang menjabat sebagai Tim Transisi Jokowi-JK justru enggan menanggapinya. “Sudah ya. Terimakasih,” ujarnya.
Sebagai menteri yang akan direshuffle, Rini menyatakan keputusan tersebut sepenuhnya ada di presiden. “Saya ini pembantu presiden. Kalau assessment silakan Tanya ke presiden. Saya pasrah saja,” tutur Rini.
Dugaan Penghinaan Presiden
Informasi ini tentu saja terdengar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengungkapkan adanya menteri di Kabinet Kerja yang melakukan penghinaan Presiden. Pernyataan ini juga dipertegas politisi PDIP lainnya, yakni Masinton Pasaribu.
“Menterinya perempuan dan dari non partai,” tegas Masinton.
Masinton mengaku enggan menyebutkan nama menteri tersebut. Ia berpendapat, jika nama tersebut terlontar olehnya, hal ini bisa saja mencemarkan nama baik menteri tersebut. Masinton sendiri baru mendengar satu nama yang kedapatan melakukan penghinaan presiden.
“Aku sebut cirinya saja. Bukan dari PDIP, bukan dari partai-partai pendukung. Latar belakangnya profesional. Sektor di bawah koordinasi perekonomian,” ujar Masinton.
Politikus PDIP lainnya juga menyatakan hal senada. TB Hasanuddin mengaku sudah mendengarkan rekaman menteri yang menghina presiden. Namun, lagi-lagi politikus senior ini enggan menyebutkan nama.
“Itu sangat disesalkan. Apalagi itu dilakukan pembantu Presiden. Tapi saya enggak akan mau sebut nama,” ujar TB Hasanuddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6).
TB Hasanuddin menyatakan ada satu menteri yang menghina presiden. Ia mengatakan dalam rekaman tersebut, hanya satu di depan. “Anggap saja audience menteri,” terang Hasanuddin.
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate menambahkan, presiden mempunyai rekaman tersebut, sehingga pernyataan Mendagri dapat dipertanggungjawabkan.
“Presiden sudah mendapat rekaman pembicaraannya jadi kita tunggu keputusan presiden agar tidak ada fitnah,” tegas Johnny.
Dia menilai menteri yang melakukan penghinaan presiden tersebut memang tidak layak dijadikan sebagai pembantu Presiden. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya ke Presiden akan mencopot atau malah mempertahankan menteri itu.
“Reshuffle hak prerogatif Presiden. Hanya kita membutuhkan kabinet yang solid dan mampu menterjemahkan visi dan misi presiden dalam program pembangunan negara dan jalannya pemerintahan,” pungkas Johnny. (Khalied Malvino / AP)
