Jakarta, 1 November 2026 – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap dugaan pengoplosan 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berpotensi merugikan negara hingga Rp3,3 miliar. Kerugian itu muncul karena subsidi pemerintah tidak sampai kepada masyarakat sasaran.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa beras SPHP dibongkar dari kemasan aslinya, diproses ulang, lalu dijual sebagai beras premium. “Ini sudah tidak sehat. Beras SPHP dibongkar, dijual ke pasar sebagai premium karena berasnya bagus. Ini beras lokal, bukan impor. Diolah, diproses ulang, dikemas ulang,” ujar Amran di Jakarta, Sabtu (31/10/2026) .
Perhitungan Kerugian Negara
Angka Rp3,3 miliar dihitung berdasarkan nilai subsidi sekitar Rp5.510 per kilogram. Jika dikalikan dengan 600 ton beras yang ditemukan, nilai subsidi yang diduga tidak tersalurkan mencapai sekitar Rp3,3 miliar .
Perhitungan itu merujuk pada surat penugasan tambahan kedua SPHP dari Bapanas kepada Perum Bulog pada pertengahan Oktober 2026. Dalam penugasan tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran APBN sebesar Rp694,3 miliar untuk tambahan alokasi 125.800 ton beras .
“Pengkhianatan bagi Petani dan Konsumen”
Amran mengecam keras praktik tersebut. Menurutnya, beras SPHP seharusnya dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram, tetapi dalam dugaan penyimpangan ini dijual hingga Rp17.000 per kilogram.
“Ini pengkhianatan, mengkhianati petani 115 juta orang dan juga merugikan konsumen. Produsen dan konsumen sama-sama dikhianati, dan ini disubsidi pemerintah. Kalau ada hukuman terberat, patut kita hukum,” tegas Amran .
Temuan di Matraman dan Cipinang
Kasus ini terungkap setelah Amran bersama Polres Metro Jakarta Timur melakukan inspeksi mendadak di kawasan Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, pada 28 Oktober 2026. Petugas menemukan sekitar 600 ton beras SPHP yang diduga dikemas ulang untuk dipasarkan sebagai beras premium .
Polisi telah mengamankan sedikitnya delapan orang yang diduga terlibat. Satu di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka .
Delapan Pejabat Dicopot
Sebagai tindak lanjut, pemerintah mencopot delapan pejabat dari Bapanas dan Perum Bulog. Rinciannya, dua pejabat dari Bapanas dan enam pejabat Bulog Wilayah DKI Jakarta. Dua pejabat lainnya menerima surat peringatan .
“Kita putuskan, Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang terkena penindakan. Dapat surat peringatan ada 2, 8 lainnya kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan,” ujar Amran .
Respons Pengamat
Pengamat pertanian Khudori mengapresiasi langkah pemerintah dan kepolisian dalam membongkar kasus ini. Namun, ia mendorong pengusutan menyeluruh, termasuk menelusuri asal pasokan beras SPHP, volume yang diduga dioplos setiap hari, hingga jalur penjualannya.
“Kalau hanya satu-dua RPK dan dua-tiga kali transaksi, temuan barang bukti 600 ton kurang masuk akal,” ujar Khudori, merujuk pada Rumah Pangan Kita sebagai saluran distribusi SPHP .
Ia juga meminta penyidik memastikan apakah pelaku hanya mengganti kemasan atau mencampur beras SPHP dengan jenis beras lain sebelum dijual sebagai premium .
Jakarta, 1 November 2026
Redaksi
