Visioner.id Jakarta- Pemerintah tidak akan menyerahkan seluruh kepemilikan sahamnya di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) kepada PT Pertamina (Persero) untuk pembentukan holding BUMN energi.
Pemerintah masih akan menyisakan 1% saham ‘merah putih’ di PGN. Saat ini, sebanyak 56,96% saham PGN dipegang pemerintah, sisanya sebanyak 43,04 dikuasai oleh publik.
“Kan masih ada saham yang dikuasai negara,nggak 100% dikasih ke Pertamina, ada 1% saham merah putih di kita. Jadi strategic planning, RJPP, direksi masih dikuasai kita secara langsung,” ungkap Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Pariwisata, dan Kawasan Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/6/2016).
Dengan skema holding, PGN akan dijadikan penyertaan modal ke Pertamina oleh pemerintah.
“Jadi kita kan punya modal di PGN, modal kita di PGN kita alihkan jadi ke Pertamina,” tukas dia.
Pengalihan saham milik negara di PGN kepada Pertamina akan menggunakan skema inbreng. Ini telah disiapkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk holding BUMN energi.
“Ada beberapa macam holding. Kita pakaivehicle-nya Pertamina, saham PGN kita taruh di Pertamina, Pertamina nanti berfungsi sebagai strategic holding di sektor migas. Yang penting PP mengatur penambahan saham negara di Pertamina melalui inbrengsaham PGN,” paparnya.
Menurut dia, meski menjadi anak usaha Pertamina, ruang gerak PGN untuk mendapatkan kredit tidak akan berkurang. Pihaknya yakin bahwa PGN tetap bisa memperoleh pinjaman modal dengan mudah selama keuangannya sehat, sehingga pembangunan infrastruktur gas tidak akan terhambat.
“Kalau mau dapat kredit atau tidak kan bukan tergantung anak usaha atau bukan. Selama bisnis PGN bagus, sehat, masih bisa,” ucap Edwin.
Soal apakah pembentukan holding BUMN energi ini perlu persetujuan DPR atau tidak, Edwin belum dapat memastikannya.
“Dari Setneg yang paham soal itu. Saya ikut ahli di sana saja, kalau dia bilang secara Undang-Undang dapat diputuskan pemerintah ya kita ikuti. Itu dibahas antar kementerian,” ujarnya.
RPP saat ini masih di Sekretariat Negara (Setneg). Ditargetkan bisa cepat selesai agar holding BUMN energi dapat segera terwujud seperti keinginan Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Kita berharapnya cepat. Sekarang di Setneg,” tutupnya. (Vis/don)
