Visioner.id Banten– Koordinator Wilayah Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Korwil MP BPJS) Propinsi Banten menggelar rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) di RM S-Rizki, Kota Serang Propinsi Banten (7/9).
Rakorwil MP BPJS ini diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari pengurus Korwil, dan Koordinator Cabang (Korcab) se propinsi Banten. MP BPJS Propinsi Banten mempunyai 5 korcab yakni korcab Serang-cilegon, pandeglang-lebak, Kota Tangsel, Kab Tangerang dan Kota Tangerang.
Hery Susanto Koordinator Nasional (Kornas) MP BPJS dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh Pengurus/kader MP BPJS wajib menjadi peserta BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Khusus BPJS ketenagakerjaan yang wajib diikuti yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan kematian (JKM), adapun jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP) diserahkan pada kemampuan masing-masing pengurus.
MP BPJS sebagai kader penggerak jamsos nasional dihimbau membentuk posko pengaduan masyarakat peserta BPJS kesehatan dan posko pendaftaran peserta BPJS ketenagakerjaan. “Jadikan rumah kawan-kawan pengurus MP BPJS di wilayah Banten sebagai posko pengaduan dan pendaftaran peserta BPJS”, tegasnya. MP BPJS harus hadir di tengah-tengah masyarakat secara langsung, jangan setengah-setengah tapi harus total. Hal ini disebabkan BPJS sebagai penyelenggara jamsos sangat butuh partisipasi publik.
Kuswata Imam Rusdi selaku Korwil MP BPJS Banten menegaskan pihaknya siap melaksanakan rekomendasi dan program kerja hasil rakorwil untuk disampaikan ke publik. “Sebagai penggerak jamsos, MP BPJS Banten harus segera hadir membantu masyarakat dalam mendapatkan manfaat dari program BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan”, jelas Kuswata.
Mualif sebagai Kepala Grup Pemasaran BPJS ketenagakerjaan wilayah Banten yang turut hadir sebagai narasumber Rakorwil MP BPJS Banten mengatakan dengan hadirnya MP BPJS di wilayah kerjanya diharapkan mampu menambah peningkatan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan mempunyai energi tambahan melalui program-program MP BPJS ini, utamanya dalam kepesertaan pekerja informal. Jumlah pekerja informal di wilayah Banten masih sangat besar yang belum tercover menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Dengan hadirnya posko pendaftaran peserta BPJS ketenagakerjaan di rumah-rumah anggota MP BPJS ini diharapkan bisa mengejar target kepesertaan yang digariskan pemerintah dalam road map jamsos ketenagakerjaan.
Adiena Riski, kepala unit manajemen kepesertaan, pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta BPJS kesehatan cabang utama Serang, menyampaikan bahwa fokus bpjs kesehatan lebih menekankan penyelesaian tunggakan iuran yang sangat besar dari peserta mandiri. Di wilayah serang sudah capai 65% warga terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan. Dirinya menyambut baik adanya posko pengaduan masyarakat peserta BPJS kesehatan yang rencana dibentuk oleh MP BPJS wilayah Banten. BPJS kesehatan sendiri sudah mempunyai posko pengaduan di kantor cabang maupun kantor layanan operasional (KLOK), di RS mitra BPJS sendiri berdiri bpjs centre untuk pelayanan peserta. (Vis/Qm)
