JAKARTA – Direktur Eksekutif Aliansi Pemuda – Mahasiswa Anti Mafia (APMAM) menyikapi ketidakhadiran bupati keerom Muhammad Markum dalam pemanggilan pengadilan kejaksaan tinggi papua pada Rabu (29/1/2020) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah di Kabupaten Keerom.
Menurut afandi, ketidak hadiran bupati keerom Muhammad makrum tidak memiliki alasan mendasar. “alasan yang tidak koperatif dari pak markum atas pemanggilan kejaksaan tinggi papua untuk di mintai keterangan yang pasti terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah di Kabupaten Keerom” kata afandi kepada wartawan di Jakarta, jumat, (31/01/2020)
Lebih jauh afandi menuturkan, pihaknya menduga buapti keerom mencoba untuk menghindar dari fakta hukum yang sedang dia hadapi.
“kami menduga jangan-jangan pak bupati takut dan diduga mencoba upaya untuk menghilangkan barang bukti” Terang dia
Karenanya, afandi menegaskan pengadilan kejaksaan tinggi papua untuk melakukan pemanggilan ulang sesuai dengan mekanisme dan tuntutan peraturan perundangan yang berlaku.
“Jika hingga pemanggilan selanjutnya sesuai dengan mekanisme namun masih dengan alasan yang sama dan tidak mendasar. Kami tegaskan aparat segera mengambil sikap pencegahan intensif untuk menghindari upaya penghilangan barang bukti terhadap kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah di Kabupaten Keerom yang diduga melibatkan bupati keerom Muhammad markum” tegasnya
Selain kejaksaan tinggi papua, afandi juga menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak memanggil dan periksa lebih jauh perihal kasus yang di laporkan APMAM dalam kurun waktu setahun lalu.
“KPK segera mempertegas laporan beserta berkas yang sudah di ajukan untuk segera tindak bupati keerom Muhammad markum” tutup dia
