JAKARTA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (Alammat) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Halmahera Barat (Halbar) Danny Missy, terkait dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2018, didepan Gedung KPK di Jakarta, Jumat (31/01/2020).
Koordinator Aksi Sahrir Jamsin, saat melakukan orasi mengatakan, berdasarkan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara (BPK Malut) nomor : 14.A/LHB/XIX.TER/5/2019 tertanggal 22 Mei 2019 dan laporan pemeriksaan kepatutan terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan nomor : 14.C/LBH/XIX.TER/2019 tertanggal 22 Mei 2019, terdapat sejumlah temuan yang tak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak Pemkab Halbar.
Dimana dalam laporan tersebut Neraca pemerintah daerah per 31 Desember 2018 yang menyajikan saldo persediaan Rp. 7,8 miliar lebih ke Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Jailolo, namun salah hasil uji petik BPK ditemukan anggaran sebesar Rp.4.444.377.569 yang tak dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan keuangan negara.
Sementara pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) per 31 Desember 2018 juga tidak memiliki saldo Persediaan, dan pada pengadaan barang DKP Halbar juga telah menyalahi PP nomor : 71 tahun 2010 tentang standar akumulasi pemerintah, sehingga merugikan Negara sebesar Rp. 2.678. 743.000.
Dan juga lanjut Sahrir, selain itu dalam hasil pemeriksaan BPK ditemukan adanya ketidak sesuaian anggaran perjalanan Dinas baik didalam maupun diluar daerah, sehingga merupakan keuangan daerah puluhan juta rupiah.
Sahrir mengatakan, BPK juga menemukan sejumlah kekurangan pekerjaan yang melekat pada beberapa dinas diantaranya, Disperindagkop sebesar Rp. 595.479.361,10, DinasPU-PR sebesar Rp. 237.244.527,30, Atas kekurangan volume pekerjaan jalan sirtu dalam kota Sahu Timur.
“Untuk itu, kami (Amanat) meminta kepada KPK agar segara memanggil dan memeriksa beberapa Kepala Dinas dan Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Barat, karena diduga terindikasi penyalahgunaan angaran daerah, yakni Dinas Perindustriaan dan perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas PU-PR, Dinas Perhubungan, Kepala BPKAD, Dinas Dukcapil, Kepala DPMPD, Kepala Dispora, Dinas Sosial, Dinas Perindagkop, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPBD, dan Dinas Pertanian,” jelasnya.
Kordinator aksi juga menambahkan, dalam temuan BPK terdapat kerugian negara sebesar Rp. 7,9 miliar atas pemberian Hibah dan Bantuan sosial (Bansos) dengan rincian realisasi untuk Dana hibah sebesar Rp.10 miliar dari total anggaran Rp. 13 miliar sedangkan dana bansos yang dianggarkan sebesar Rp. 8,7 miliar namun yang direalisasikan sebesar Rp. 4 miliar,” ujarnya.
“Maka dengan adanya temuan tersebut, kami meminta kepada KPK segera menangkap Bupati Danny Missy, karena diduga melakukan korupsi yang merugikan keuangan Negara miliaran rupiah, dan juga beberapa Kadis dan Sekertaris DPR Halbar, serta usut menuntaskan Dana Pinjaman 2017 sebesar Rp.159,5 miliar,” Desak Sahrir.
