JAKARTA,Visioner.id- Wakil ketua komisi V DPR-RI Nurhayati Monoarfa mengusulkan agar pemerintah memiliki komitmen untuk mengatur land banking dalam Undang-Undang
Menurut Nurhayati, keterbatasan lahan selama ini menjadi hambatan fisik bagi masyarakat khususnya, pengembang dalam menyediakan lahan untuk perumahan. Terbatasnya lahan menyebabkan harga lahan semakin naik yang kemudian berdampak pada susahnya pembahasan lahan.Kamis (09/07/2020).
Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dan komitmen dari pemerintah untuk mengatur land banking dalam Undang-undang sehingga arah pembangunan Indonesia kedepannya memiliki rambu-rambu, jika perlu lahan yang ada harus dikelola oleh lembaga pemerintah, Ujar Nurhayati
Seperti kita ketahui, sampai saat ini, land banking tidak diatur oleh pemerintah sehingga harga lahan terus berkembang dan susah sekali pembebasannya, Ujar wakil ketua komisi V DPR-RI Nurhayati Efendi Monoarfa.
Semestinya, masyarakat ataupun pengembang mudah mendapatkan lahan tanpa harus menemui kesulitan dalam pembebasan lahan atau terkendala harga yang semakin meningkat. Belum lagi terkendala urusan sertifikat dan perizinannya yang sulit.
Sementara, kebutuhan masyarakat akan kepemilikian rumah terus meningkat, backlog setiap tahunnya terus meningkat, ini harus bisa menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah. Tegas Nurhayati
Oleh sebab itu, menurut saya, adanya Undang-Undang terkait land banking menjadi keharusan bagi pemerintah. Karena jika land banking diadakan oleh swasta maka makin lama sudah pasti harga tanah akan mengikuti harga yang ditetapkan pada hari itu. Tapi apabila pemerintah yang mengatur, maka secara otomatis harga tanah akan dikendalikan pemerintah, sehingga pengembang akan mendapatkan lahan dengan mudah dan masyarakat juga akan dapat harga perumahan yang sesuai. Ujarnya.
Disisi lain, kami juga dari komisi V khususnya fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), akan terus mendorong pemerintah agar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditingkatkan setiap tahunnya, guna memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Sehingga masyarakat yang dengan penghasilan rendah tetap bisa mendapatkan rumah dengan mudah dan terjangkau.
