Jakarta– Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI) Abhan, menikahkan anak laki-lakinya bernama Muhamad Nastabiq atau yang sering disapa Abiq pada sabtu 10 April 2021 di Solo.
Sekilas tidak ada yang salah dari prosesi ngunduh mantu ini, namun yang menjadi keanehan adalah muncul nya kegiatan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota secara bersamaan di Kota Solo.
Menurut informasi yang dikumpulkan tim wartawan kami di lapangan, kegiatan ini diduga kuat ada hubungan nya dengan prosesi pernikahan dari anak ketua bawaslu tersebut. Dengan kata lain bahwa kegiatan yang bersamaan ini sengaja di buat sebagai sarana untuk para pimpinan Bawaslu ikut menghadari pernikahan anak Ketua Bawaslu RI, Muhammad Abhan.
Dari hal ini diduga kuat terjadi penyelewangan fungsi jabatan dan fungsi kegiatan yang di atur secara sistematis yang tentu nya atas persetujuan bersama dari Sekjend Bawaslu RI.
Terpantau sejak Jum’at 09 April 2021 pukul 12:30 Wib, di Bandara Halim Perdana Kusuma, terlihat ramai orang-orang berseragam bawaslu mengantri masuk ke arah pintu masuk Bandara.
Penyelewengan fungsi kegiatan dan fungsi jabatan ini harus mendapat sorotan yang serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengingat kondisi Covid-19 sangat membahayakan serta kondisi perekonomian ditengah masyarakat kecil yang sangat memprihatikan.
Kecaman keras tersebut muncul dari pengamat kebijakan Publik, Arif Praramdhani. Menurut Arif, penyelewengan fungsi jabatan serta fungsi kegiatan kerap terjadi, hal tersebut yang membuka potensi penyalagunaan anggaran atau yang biasa disebut Korupsi.
“Ada dugaan kuat terjadi Penyalagunaan fungsi kegiatan dan fungsi jabatan pada agenda pertemuan Bawaslu seluruh Indonesia di Solo” kata Arif.
“Penyalagunaan fungsi kegiatan dan fungsi jabatan ini hal yang masih di anggap sepele namun sejatinya adalah masalah besar, apa yang terjadi hari ini di lembaga seperti Bawaslu mengindikasikan bahwa ada potensi kerugian negara atas kegiatan yang tidak terlalu subtantif yang inti nya hanya untuk kepentingan pimpinan. Ini masuk dalam dugaan korupsi. Ada dugaan penyelagunaan anggaran negara, Makanya BPK harus periksa dan audit kegiatan bawaslu yang di Solo saat ini.” Ujar Arif.
Arif menambahkan sebagai salah satu pejabat tinggi Negara, seharusnya Ketua Bawaslu RI lebih peka terhadap kondisi Indonesia hari ini yang di kepung oleh Covid-19 dan ancaman krisis ekonomi yang sedang terjadi ditengah masyarakat kecil.
“Harusnya Ketua Bawaslu sebagai pejabat Negara memberikan contoh yang baik, ini kondisi Covid-19, jangan bikin gaduh dengan kegiatan ngunduh mantu besar-besaran, lalu mengundang seluruh Bawaslu Daerah dengan fasilitas Negara dengan dalih kegiatan Bawaslu. Tentu kita bertanya dimana rasa kemanusiaan Ketua Bawaslu ?.” Lanjut Arif.
Arif melanjutkan, dalam perkara ini BPK seharusnya memanggil Ketua Bawaslu dan Sekjend Bawaslu untuk lakukan audit khusus terkait dugaan pengaturan kegiatan ini. Menurutnya jika dalam pemeriksaan nanti terdapat kerugian negara, maka BPK harus serahkan kepada KPK agar diperiksa dengan profesional dan transparan.
“Harusnya BPK di akhir tahun nanti melakukan audit khusus, terkhusus untuk kegiatan-kegiatan nakal seperti ini yang tidak punya rasa empati dengan kondisi indonesia saat ini. Kalau ada kerugian negara, harus di kembalikan, jika tidak juga maka BPK harus serahkan kepada KPK sebagai lembaga profesional yang menangani Korupsi. Presiden sebagai kepala negara harus mengevaluasi hal seperti ini, baik Ketua Bawaslu atau Sekjend nya” tutup Arif.