Gerakan Tuntutan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan ikut menyoroti permasalahan yang tengah riuh di masyarakat terkait dugaan perbuatan asusila yang dilakukan Pj Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, kepada seorang perempuan yang diduga bukan istrinya.
Mereka melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan meminta agar Pj Gubernur Sumatera Selatan untuk menindak tegas oknum pejabat di lingkungan Sumatera Selatan yang bertindak amoral.
Menurut Renaldi, koordinator Gerakan Tuntutan Rakyat, menyatakan Apriyadi Pj Bupati Muba sangat memalukan, pasalnya orang nomor satu di Kabupaten Musi Banyuasin yang menjabat sebagai Pj Bupati Banyuasin itu terindikasi terkibat kasus asusila.
“Apriyadi sangat memalukan. Sebagai pejabat, harusnya mencerminkan perbuatan dan sikap yang terpuji untuk masyarakat Musi Banyuasin khususnya. Hal ini tidak patut dibiarkan oleh Pemprov, harus ditindak tegas,” kata Renaldi dalam keterangannya, Sabtu (21/10/2023).
Renaldi meminta Pj Gubernur Sumatera Selatan untun merekomendasikan surat kepada Kementerian Dalam Negeri agar Apriyadi diberikan sanksi pemecatan secepat mungkin.
“Dengan tegas, kami meminta Pj Gubernur Sumatera Selatan untuk Segera Merekomendasikan Surat kepada Kemendagri Atas dugaan Asusila yang dilakukan Oleh PJ Bupati Muba sekarang juga,” lanjut Renaldi.
Selanjutnya, Gerakan Tuntutan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan Meminta Kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat untuk segera turun langsung dan meminta klarifikasi dari Pj Bupati muba atas dugaan perselingkuhan yang viral sampai saat ini.
Sebelumnya, ratusan aktivis mengatasnamakan Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK) demo depan Istana Presiden dan di depan gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, mendesak Presiden dan Menteri dalam Negeri Tito Karnavian segera mencopot PJ Bupati Muba Apriyadi (17/10/2023).
Dendi, Koordinator sekaligus Ketua PPK menduga bahwa diamnya Kemendgari disebut karena Apriyadi dibackingi oleh Politisi Partai Golkar berinisial “KM”.
“Ada apa dengan Kemendagri?! Bukti dan laporan kami sudah diserahkan, dimana ketegasan sampai saat ini belum juga mencopot Apriyadi. Apakah karena alasan Apriyadi diduga dibackingi oleh Politis Golkar berinisial KM sehingga Kemendagri tidak berani mencopotnya?,” terang Dendi.