Kabid PTKP Badko HMI Sumbagsel, Hikmi Wahyudi, ikut menyoroti permasalahan yang tengah riuh di masyarakat dengan dugaan perbuatan asusila yang dilakukan Pj Bupati Musi Banyuasin Apriyadi kepada seorang perempuan yang diduga bukan istrinya.
Ia menilai, yang dilakukan Apriyadi sangat memalukan. Harusnya sebagai pejabat mencerminkan perbuatan dan sikap yang terpuji untuk masyarakat.
“Hal ini merupakan sesuatu yang sangat memalukan apalagi Apriyadi merupakan orang nomor 1 di Kabupaten Musi Banyuasin yang menjabat sebagai PJ Bupati Banyuasin,” kata Hikmi dalam keterangannya, Selasa (14/11/2023).
“Harusnya mencerminkan perbuatan dan sikap yang terpuji untuk masyarakat Musi Banyuasin khususnya,” tambahnya.
Untuk itu, Aktivis HMI tersebut meminta Kementerian Dalam Negeri menginvestigasi dan tindak tegas dengan mencopot Apriyadi sebagai Pj Musi Banyuasin demi menjaga kondusifitas di masyarakat.
“Kami meminta Menteri Dalam Negeri menginvestigasi dan mencopot Apriyadi sebagai PJ Bupati Musi Banyuasin demi menjaga kondusifitas yang ada di Masyarakat Muba,” terangnya.
Selain dugaan kasus asusila, Pj Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, juga disebut tersandung kasus korupsi. Hal itu terdengar saat puluhan pemuda mengatasnamakan Perkumpulan Pejuang Keadilan (PPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Dalam Megeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (17/5).
Mereka meminta Mendagri Tito Karnavian mencopot Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi.
Presedium PPK Dendi lantas menyebut kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Dodi Reza Alex Noerdin yang ditangani KPK beberapa waktu lalu. Menurutnya, kasus tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah nama.
“Harus segera dievaluasi pengangkatan Apriyadi sebagai Pj Bupati Muba dan segera diberhentikan karena punya track record jelek.” Katanya seperti dikutip JPNN.com.
