JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Kabinet Prabowo Subianto menghadapi kritik pedas. Anggaran pendidikan 2025 yang membengkak menjadi Rp 724,3 triliun, naik 12,5% dari 2024, diharapkan memajukan pendidikan tinggi. Namun, pengelolaan dana yang buram dan kebijakan yang memicu protes memicu keraguan. “Anggaran besar tidak menjamin kualitas jika tata kelolanya amburadul,” ujar Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, Senin (13/5).
Kebijakan pemangkasan tunjangan kinerja dosen ASN menjadi sorotan utama. Komisi X DPR melaporkan protes dosen dari 15 perguruan tinggi negeri pada April 2025, menyebut pemangkasan ini mengancam kesejahteraan. Program KIP Kuliah juga bermasalah, dengan pencairan dana tertunda, memicu demonstrasi mahasiswa di Jakarta dan Bandung. “Kebijakan ini menghambat akses pendidikan,” tuturnya.
Alokasi pendidikan tinggi hanya 18,7% dari total anggaran pendidikan, menurut Kementerian Keuangan, jauh di bawah kebutuhan riset dan inovasi. Program seperti Indonesian International Student Mobility Award (IISMA) dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) terbebani biaya operasional tanpa tambahan dana memadai. Efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas, ujar Romadhon.
Minimnya dialog dengan pemangku kepentingan memperparah situasi. Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, mengeluhkan revisi anggaran riset 2025 yang turun 8% tanpa konsultasi memadai. “Kami butuh kebijakan yang inklusif,” katanya. Kementerian berdalih sedang menyempurnakan sistem, tetapi publik menuntut transparansi yang lebih baik.
Sentimen publik di media sosil mencerminkan kekecewaan. Tagar #SavePendidikanTinggi menggaung dengan 48 ribu cuitan hingga Mei 2025, menyoroti ketimpangan anggaran. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyebut kementerian gagal menyerap aspirasi. “Tata kelola yang buruk merusak potensi anggaran jumbo,” katanya. Kementerian perlu berbenah cepat.
Romadhon mengusulkan penguatan program strategis seperti IISMA, PKM, dan dana abadi pendidikan untuk riset jangka panjang. Ia juga mendorong integrasi program makan bergizi gratis bagi mahasiswa sebagai pendekatan holistik. “Pendidikan tinggi harus jadi investasi generasi, bukan korban efisiensi,” katanya.
Kabinet Prabowo berada di persimpangan krusial. Indeks Inovasi Global menempatkan Indonesia di peringkat 61 dunia, tertinggal dari Malaysia (36). Pendidikan tinggi adalah kunci daya saing, tetapi tata kelola yang rapuh berisiko menurunkan kualitas, merugikan posisi Indonesia di kancah global.
Perbandingan dengan Finlandia, yang mengalokasikan 24% APBN untuk pendidikan dengan fokus riset, menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Transparansi anggaran dan dialog dengan akademisi adalah prasyarat keberhasilan. Tanpa perbaikan, anggaran Rp 724,3 triliun hanya akan jadi angka tanpa makna.
Romadhon menyerukan audit menyeluruh terhadap tata kelola kementerian. “Anggaran harus mencerminkan komitmen pada kemajuan, bukan sekadar formalitas,” tegasnya. Kabinet Prabowo harus merespons kritik dengan kebijakan yang berpihak pada mahasiswa dan dosen, ujarnya.
Tantangan ini adalah peluang reformasi. Dengan tata kelola yang akuntabel, pendidikan tinggi bisa menjadi pilar kemajuan bangsa. Jika gagal, kabinet Prabowo berisiko kehilangan kepercayaan publik, meninggalkan warisan pendidikan yang lemah di tengah ambisi besar Indonesia Emas 2045.
