Jakarta,- Di tengah hiruk pikuk pembangunan kota dan ambisi menjadikan Jakarta kota global, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan kembali arah utama yang tidak boleh dilupakan: keadilan sosial. “Anak-anak dari keluarga miskin tetap harus bisa sekolah, tetap harus bisa mendapatkan akses kesehatan yang layak,” ucap Pramono dengan nada tegas namun lembut, dalam pernyataannya, Minggu (6/7/2025).
Pernyataan itu tak datang dari ruang seminar atau pidato formal, melainkan dari pengamatan langsung atas kondisi lapangan—di mana masih ada warga Jakarta yang terjepit antara mahalnya hidup dan sempitnya kesempatan. Di balik gedung-gedung tinggi dan MRT yang melintas cepat, ada rumah-rumah sempit yang penghuninya berjuang untuk tetap hidup layak.
Komitmen itu bukan sekadar retorika. Dalam 100 hari pertama pemerintahannya, sejumlah program prioritas Pramono memang diarahkan untuk memotong ketimpangan: dari perluasan transportasi publik gratis untuk 15 kelompok rentan, layanan JakCare untuk kesehatan mental, hingga Pasukan Putih yang mendatangi lansia dan penyandang disabilitas berat.
Program pendidikan seperti subsidi KJP Plus dan penambahan sekolah negeri berbasis zonasi juga disiapkan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga marjinal. Pemprov DKI tengah menyiapkan skema perlindungan sosial berbasis data baru, agar bantuan tidak hanya tepat sasaran, tapi juga menyentuh dimensi martabat warga.
Jaringan Masyarakat Madura Jakarta (JAMMA), yang selama ini aktif mengadvokasi warga marginal di kawasan utara dan timur Jakarta, menyambut baik arah kebijakan ini. Ketua Umum JAMMA, Edi Homaidi, menyebut Pramono sebagai sosok pemimpin yang “tidak melupakan suara kecil.”
“Kami punya banyak anak nelayan dan buruh harian yang harus bekerja di usia sekolah. Jika Pemprov serius soal akses, maka kami siap bantu mengawal langsung dari lapangan,” ujar Edi. Ia juga mendorong Pemprov DKI menggandeng organisasi komunitas untuk memastikan distribusi program berjalan adil.
JAMMA mengusulkan agar Pemprov DKI menambah pos layanan aduan warga berbasis RW, termasuk tim respons cepat untuk kasus putus sekolah dan kesulitan akses BPJS atau fasilitas kesehatan. “Keadilan bukan hanya soal program, tapi soal keberanian mendengar dan hadir,” lanjut Edi.
Selain aspek layanan dasar, JAMMA juga meminta Pemprov tetap memperhatikan pembangunan berbasis nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. “Jangan semua diserahkan ke digitalisasi dan aplikasi. Kadang yang dibutuhkan warga adalah satu panggilan telepon, satu kunjungan petugas, atau satu ruang curhat di pos RW,” ucap Edi.
Dalam sebuah kota yang ingin besar, yang tak boleh dilupakan adalah yang paling kecil. Pesan Pramono Anung mengingatkan bahwa kota layak huni bukan hanya milik mereka yang bisa membayar, tapi juga bagi mereka yang berharap. Dan Jakarta yang adil hanya mungkin hidup bila yang paling lemah tetap punya tempat untuk tumbuh.
