JAKARTA, — Tingkat pengangguran di Jakarta tercatat menurun menjadi 6,18 persen pada tahun 2025. Penurunan ini dipandang sebagai capaian penting dari kebijakan ekonomi yang digerakkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung. Data terbaru menunjukkan bahwa tren penurunan pengangguran terjadi seiring dengan pertumbuhan lapangan kerja baru di sektor jasa, UMKM, serta industri kreatif.
Gubernur Pramono menjelaskan, penurunan angka pengangguran merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Menurutnya, penciptaan iklim investasi yang sehat dan program pelatihan tenaga kerja menjadi dua kunci penting yang terus didorong. Dengan demikian, peluang kerja semakin terbuka luas, khususnya bagi generasi muda.
Jaringan Masyarakat Madura Jakarta (JAMMA) menyampaikan apresiasi atas capaian ini. Penurunan angka pengangguran di ibu kota patut diapresiasi karena mencerminkan kerja keras pemerintah dalam membuka akses lapangan kerja. Namun, Ketua Umum JAMMA Edi Homaidi, juga mengingatkan bahwa angka tersebut belum sepenuhnya ideal, sehingga dibutuhkan strategi yang lebih konsisten agar dampaknya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih baik di sektor UMKM dan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal dan usaha skala kecil masih menjadi penyokong utama kesempatan kerja bagi masyarakat Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri tengah menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat daya saing UMKM sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Edi menekankan bahwa pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap pekerja informal dan UMKM. Pasalnya, kelompok ini seringkali memiliki keterbatasan akses pada permodalan dan teknologi. JAMMA menilai, jika penguatan sektor ini dilakukan secara sistematis, maka pengangguran bisa ditekan lebih jauh dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga disebut tengah merancang program perluasan pelatihan berbasis keterampilan digital untuk menjawab tantangan era industri 4.0. Pemerintah berharap, keterampilan digital dapat membuka akses kerja baru di bidang teknologi informasi, e-commerce, hingga industri konten kreatif.
JAMMA mendukung langkah tersebut, namun mengingatkan agar program pelatihan tidak berhenti pada seremonial belaka. JAMMA menilai, yang lebih penting adalah keberlanjutan, pendampingan, serta evaluasi pasca-pelatihan agar peserta benar-benar bisa terserap dalam dunia kerja. “Pelatihan harus menyiapkan peserta untuk siap pakai, bukan hanya mendapat sertifikat,” tegas Edi.
Sejumlah akademisi menilai bahwa tren penurunan pengangguran di Jakarta ini harus dibarengi dengan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi. Tanpa itu, angka pengangguran bisa kembali naik ketika terjadi guncangan ekonomi, misalnya karena pelemahan global atau disrupsi teknologi. Oleh sebab itu, ketahanan tenaga kerja perlu menjadi agenda prioritas.
Edi kembali menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dalam jangka panjang. Bagi JAMMA, keberhasilan menekan angka pengangguran tidak boleh bersifat sementara. Harus ada keberlanjutan program, monitoring yang transparan, serta keberanian pemerintah untuk menindak tegas praktik-praktik ketenagakerjaan yang tidak adil. Dengan cara itu, capaian 6,18 persen bisa diturunkan lagi ke angka yang lebih ideal dan memberi manfaat nyata bagi seluruh warga Jakarta.
