Jakarta, 9 November 2026 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan kebijakan pengembalian penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA pada tahun ajaran 2027/2028 masih dalam tahap penyusunan. Pemerintah membuka ruang modifikasi agar penjurusan tidak sekaku sistem yang pernah berlaku sebelumnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa penerapan penjurusan pada 2027/2028 tidak harus sepenuhnya sama dengan sistem lama. Menurutnya, pemerintah tengah merancang modifikasi yang mengikuti dinamika keilmuan dan kesiapan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
“Mungkin nanti ada modifikasi-modifikasi tertentu yang kita rancang mengikuti dinamika keilmuan dan juga kesiapan para murid SLTA untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi,” ujar Mu’ti di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Alasan Pengembalian Jurusan
Mu’ti menjelaskan bahwa salah satu alasan utama pengembalian jurusan adalah minimnya pengetahuan dasar atau foundational knowledge siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan penjurusan, diharapkan siswa memiliki bekal keilmuan yang lebih kuat sebelum masuk kampus.
“Banyak mahasiswa yang kesulitan mengikuti perkuliahan karena dasar keilmuannya kurang. Penjurusan ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut,” tambahnya.
Sorotan dan Kritik
Rencana ini menuai beragam respons. Pengamat pendidikan Ina Liem menolak kebijakan tersebut karena dinilai mengotak-kotakkan kemampuan anak. Ia mencontohkan siswa yang kuat di Biologi tetapi lemah di Fisika dan Matematika bisa kehilangan kesempatan masuk jurusan yang diinginkan jika terpaksa masuk IPS.
“Penjurusan itu membatasi anak untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya. Setiap anak itu unik, tidak bisa diseragamkan,” ujar Ina.
Pengamat pendidikan lainnya, Totok Amin Soefijanto, menawarkan jalan tengah. Menurutnya, siswa tetap memiliki jurusan induk sebagai fondasi, tetapi diwajibkan mengambil satu hingga dua mata pelajaran lintas jurusan.
“Dengan begitu, siswa tetap memiliki dasar yang kuat, tetapi tidak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan minat di bidang lain,” ujarnya.
Dukungan dari DPR
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendukung kebijakan pengembalian jurusan. Namun, ia mengingatkan pentingnya kesiapan guru, laboratorium, dan bimbingan karier.
“Tanpa guru yang terlatih, laboratorium yang memadai, dan bimbingan karier yang kuat, penjurusan berisiko hanya menjadi pengelompokan administratif,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi pendidikan, dan orang tua, dalam penyusunan kebijakan tersebut.
Catatan Penting
Hingga berita ini diturunkan, Kemendikdasmen belum merilis detail final mengenai format penjurusan, mekanisme pemetaan minat siswa, maupun jadwal teknis pelaksanaan. Kebijakan ini masih dalam proses penyusunan dan dapat berubah sebelum diberlakukan pada tahun ajaran 2027/2028.
Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan kebijakan ini agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan nasional tanpa mengabaikan kebutuhan dan potensi setiap siswa.
Jakarta, 9 November 2026
Redaksi
