Jakarta, – Langkah pemerintah menyederhanakan regulasi dan perizinan untuk proyek panas bumi (geothermal) mendapat sambutan positif dari pelaku industri energi dan masyarakat sipil. Dalam dialog CNBC Indonesia (8/7), sejumlah pimpinan perusahaan energi menyampaikan perlunya dukungan keekonomian dan kepastian regulasi untuk menjadikan proyek PLTP semakin menarik dan berkelanjutan.
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dan Geo Dipa Energi sebagai dua pengembang utama PLTP nasional menilai, penyederhanaan dokumen lingkungan serta percepatan izin eksplorasi adalah langkah penting. Pasalnya, sebagian besar lokasi potensi geothermal berada di kawasan hutan lindung atau konservasi yang selama ini menjadi tantangan utama dari sisi perizinan.
Menanggapi hal ini, Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menyebut bahwa momentum ini harus dijaga sebagai bagian dari konsolidasi energi masa depan. “Geothermal bukan sekadar energi alternatif, tapi harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam transisi energi nasional. Pemerintah sudah memberi sinyal dukungan, tinggal bagaimana konsistensi dan keberlanjutan insentifnya dijaga,” ujarnya di Jakarta, Rabu (9/7).
Dari sisi keekonomian, pelaku industri berharap adanya peningkatan Internal Rate of Return (IRR) proyek geothermal dari kisaran 8% menjadi setidaknya 11%, agar proyek bisa lebih bankable. Proyek geothermal tergolong padat modal dan berisiko tinggi di tahap awal eksplorasi, sehingga insentif fiskal, keringanan pinjaman, hingga jaminan pembelian listrik perlu terus diperkuat.
Romadhon Jasn menambahkan bahwa peran PGEO dan Geo Dipa bukan sekadar pelaksana proyek, tetapi penentu arah transformasi energi Indonesia. “BUMN energi seperti PGEO memiliki posisi strategis tidak hanya untuk membangun, tapi juga menciptakan standar industri baru yang ramah lingkungan dan berbasis inovasi,” terangnya.
Salah satu teknologi baru yang dikembangkan Geo Dipa adalah pemanfaatan panas, uap, hingga kandungan mineral dari sumber geothermal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru dalam bentuk hilirisasi energi.
Hilirisasi geothermal harus menjadi bagian dari kebijakan energi nasional yang lebih visioner. “Bayangkan kalau kita bisa menghasilkan listrik bersih dan produk industri sekaligus dari satu sumber panas bumi. Ini bukan hanya efisiensi, tapi lompatan besar ke ekonomi hijau yang konkret,” tegasnya.
Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, dalam dialog yang sama, menyampaikan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dari pelaku industri. Menurutnya, panas bumi akan terus menjadi sektor prioritas dalam peta jalan transisi energi, dan pemerintah siap mengkaji skema fiskal baru agar proyek geothermal semakin kompetitif.
Gagas Nusantara menilai, tantangan transisi energi tidak bisa diatasi hanya dengan infrastruktur dan teknologi. Butuh komitmen politik yang konsisten, keterlibatan masyarakat sipil, serta keberanian menghadirkan terobosan kebijakan yang tidak populis namun strategis. “Kami akan terus ikut mengawal agar energi bersih tidak hanya jadi kebijakan pemerintah, tapi juga menjadi kesadaran bersama seluruh elemen bangsa,” pungkas Romadhon.
