Jakarta, Visioner ,- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memfinalisasi kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai salah satu jurus mengatasi kemacetan yang kian parah di ibu kota. Namun, langkah ini menuai tanya, terutama dari sisi kesiapan sistem pendukung dan keadilan sosial bagi masyarakat bawah.
Rencana penetapan tarif ERP yang disebut-sebut bisa mencapai Rp 20 ribu per lintasan, memunculkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap mobilitas warga berpendapatan rendah. Survei JAMMA menunjukkan sebagian besar responden menilai tarif ideal berada pada rentang Rp 10.000–13.000, dengan catatan: layanan transportasi publik harus diperluas dan benar-benar layak.
Jaringan Masyarakat Madura Jakarta (JAMMA) menilai ERP sebagai langkah progresif yang perlu dikawal secara cermat. “Kebijakan ini bisa jadi titik balik, tapi hanya jika dirancang dengan memperhatikan daya tahan ekonomi rakyat,” ujar Ketua Umum JAMMA, Edi Homaidi, Selasa (28/5)
JAMMA memberikan empat catatan kritis. Pertama, tarif ERP perlu ditekan agar tidak sekadar menjadi pajak baru. Rentang Rp 10.000–13.000 dinilai masih realistis dan adil. Kedua, seluruh pendapatan dari ERP sebaiknya dikembalikan langsung ke warga dalam bentuk subsidi transportasi umum, terutama bagi 15 golongan penerima manfaat seperti yang selama ini dilindungi oleh kebijakan Gubernur Pramono Anung.
Ketiga, pengecualian atau potongan tarif harus menyasar pelaku ekonomi informal seperti ojek online, pedagang kecil, dan pengantar barang. “Mereka bukan penyumbang utama kemacetan, tapi bisa jadi korban pertama kebijakan ini jika tidak dilindungi,” tambah Edi.
Keempat, konektivitas angkutan publik perlu disempurnakan. Banyak kawasan pinggiran seperti Cakung, Cilincing, dan Kalideres masih minim jangkauan Transjakarta atau MRT. JAMMA menekankan perlunya ekspansi rute dan integrasi penuh antar moda sebelum ERP diterapkan.
Meski menyampaikan kritik, JAMMA tetap menyatakan dukungan bersyarat terhadap ERP. Edi menegaskan kesiapan JAMMA membantu sosialisasi kebijakan ini di basis-basis warga Madura Jakarta, terutama di kawasan padat yang paling terdampak.
JAMMA juga mendorong agar Pemprov DKI membentuk forum evaluasi berkala yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, pakar transportasi, dan perwakilan komunitas. Tujuannya: memastikan ERP tidak berjalan elitis dan tetap transparan.
ERP bisa menjadi warisan kebijakan berani dari Gubernur Pramono Anung—tapi hanya jika dilaksanakan dengan sensitivitas sosial dan keterbukaan publik. “Jangan sampai jalan jadi berbayar, tapi rakyat tidak punya jalan keluar,” pungkas Edi.
