Kejakaaan Tinggi Sumatera Selatan diminta mengusut tuntas laporan dugaan kasus korupsi paket proyek tahun jamak (multy years) Kabupaten Ogan Ilir tahun 2007 – 2010 yang ditaksir merugikan negara lebih Rp 100 miliar pada saat Mawardi Yahya menjabat sebagai bupati.
Hal itu disampaikan oleh koordinator aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, usai menanggapi soal penahanan eks ketua KONI Sumsel Hendri Zainudin karena tersandung korupsi dana hibah KONI.
“Laporan dugaan korupsi paket proyek tahun jamak Kabupaten Ogan Olir tahun 2007-2010 sampai saat ini tidak jelas prosesnya oleh Kejati Sumsel,” kata Harda dalam keterangannya, Rabu (17/4/2024).
Harda mengatakan bahwa laporan yang diserahkan sudah dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan seharusnya mendapat atensi serius dari Kejati Sumsel.
“Kejati Sumsel seperti tutup mata padahal bukti sudah berkoper-koper yang diserahkan,” ungkapnya.
Harda meminta Kajati Sumsel tidak tebang pilih dalam pengungkapan kasus apalagi kasus tersebut melibatkan mantan gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya.
“Apakah Kejati Sumsel takut dengan Mawardi Yahya? Atau memang sengaja dibiarkan tak diproses karena ada penyelesaian perkara di bawah meja? Dugaan buruk seperti ini jangan sampai merusak citra Kejati dalam penegakan hukum,” ucapnya.
Karena itu, Harda meminta segera proses laporan dugaan korupsi tahun jamak Kabupaten Ogan Ilir dan periksa Mawardi Yahya sebagai orang yang bertanggung jawab atas kasus tersebut.
“Proses dan periksa Mawardi Yahya yang diduga menjadi aktor utama kasus tersebut,” tandasnya.
