Jakarta – Sejumlah pemuda mengatasnamakan organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa Madura (IKMM) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (11/6/2024).
Mereka meminta KPK segeran memeriksa mantan sekretaris daerah Jawa Timur (Jatim) sekaligus Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial.
Menurut Firmansyah, koordinator lapangan dalam aksi tersebut menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi bansos yang diduga melibatkan Pj Gubernur Jatim tersebut harus dituntaskan KPK, agar masyarakat tidak terus menunggu kejelasannya.
“Dugaan keterlibatan Adhy Karyono dalam korupsi bansos beras di Kemensos ini harus dituntaskan KPK. Masyarakat menunggu kejelasan pengusutan kasus tersebut. Apalagi, Adhy Karyono sudah pernah dipanggil KPK, namun mangkir. KPK harus tegas dong,” kata Firman di depan gedung KPK.
“Bansos beras PKH yang seharusnya menjadi program sangat membantu buat masyarakat yang membutuhkan, malah ada dugaan korupsi. Sangat miris, penyidik KPK harus panggil kembali periksa Adhy Karyono,” tambahnya.
Selain itu, Firmansyah menduga bahwa Khofifah Indar Parawansa bersekongkol dengan Adhy Karyono saat masih menjabat Mensos.
“Adhy Karyono merupakan anak buah Khofifah sejak di Kemensos karena itu ada dugaan Khofifah dan Adhy Karyono selalu kerjasama dalam melakukan tindak pidana korupsi,” terangnya.
Firman yang mengaku perihatin dengan kondisi Jawa Timur yang dipimpin oleh pejabat terduga koruptor. Menurutnya, KPK adalah harapan besar masuarakat jawa timur untuk menyelamatkan daerahnya dari pejabat terduga koruptor.
“Sebagai putra asli jawa timur, kami sangat perihatin dengan kondisi daerah kami yang dihuni oleh terduga koruptor. Tidak bisa terus dibiarkan, KPK harus selamatkan jawa timur dari pejabat-pejabat korup,” tegasnya.
Tidak hanya itu, menurut Firman, Adhy Karyono juga pernah diperiksa KPK soal temuan kejanggalan harta kekayaan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Senin 10 April 2023 dan Senin 22 Mei 2023. Hal itu semakin menurunkan kepercayaan masyarakat.
“Jatim jangan sampai dipimpin oleh pejabat yang penuh masalah dengan korupsi, rekam jejak pejabat kita harus bersih dari persoalan korupsi. KPK segera beri kejelasan terkait dugaan korupsi yang melibatkan Adhy Karyono Pj Gubernur Jatim,” pungkasnya.
