JAKARTA – Pemidahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur masih menjadi pertanyaan sebagian besar akadamesi hukum Indonesia terkait kepastian hukum dan kajian yang tuntas dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian & Pemerhati Hukum Indonesia (LKPHI) Ismail Marasabessy, SH,. Kepada wartawan di Jakarta, kamis, (05/09/2019)
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan menurut ismail dikhawatirkan pemerintah tidak tuntas menyelesaikan proyek tersebut hingga batas waktu yang di ajukan yakni tahun 2024, dan hal tersebut bisa menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan di kalangan masyarakat dan elit politik pemerintahan kedepannya.
Pasalnya, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak mudah membalikan tangan ”butuh persiapan yang lebih efektif dan terjangkau dengan keterbatasan anggaran dari APBN kita yang minimum akan berdampak besar, menurut kami anggaran tersebut alangkah baiknnya di alokasikan pada tingkat pendidikan dan kesehatan pada masyarakat sehingga terwujud cita-cita keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia”. Paparnya
Sebelumnya ismail meyakini, pemindahan ibu kota Negara RI terindikasi sangat berbau politis dan menguntungkan sebagian kalangan elit baik pemerintah dan politisi serta pihak swasta asing.
Selain itu, menurut ismial di selah hangatnya perbincangan pemindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan timur terdapat sejumpah kejanggalan dari aspek anggaran pemindahan ibu kota baru yakni masuknya dana siluman yang tidak di ketahui keberadaannya oleh penanggung jawab pembangunan ibu kota baru senilai 800 Triliun ke BANK Mandiri melalui fasilitas Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).
“Pemerintah yakni pak presiden RI Jokowi, Presiden Bank Indonesia (BI) dan Direktur Utama Bank Mandiri agar terbuka perihal dana siluman senilai 800 Triliun ke BANK Mandiri melalui fasilitas Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) tersebut yang sampai saat ini masih menjadi misteri keuangan Negara” Desak Ismail
Kendati demikian lanjut ismail, hal terseut di karenakan terdapat salah satu nasabah dengan inisial MO berkebangsaan swedia yang diketahui dana 800 Triliun tersebut dikirim ke BANK Mandiri. Sayangnya pihak BANK Mandiri dan BI beralibi dana senilai 800 Triliun tersebut tidak masuk ke BANK Mandiri. Terangnya
Dengan demikian ismail mengancam akan sambangi BANK INDONESIA, BANK MANDIRI dan juga ISTANA NEGARA RI untuk meminta klarifikasi perihal dana siluman senilai 800 Triliun tersebut.
Kami akan datangi, BI, BANK Mandiri dan juga pak Presiden untuk meminta klarifikasi terkait dana siluman tersebut” Tutup Ismail
