Oleh: Rahmatia Lang Ere (Mahasiswa Pasca Sarjana Manejemen Pendidikan Tinggi-UGM)
Tujuh puluh dua tahun lalu, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaanya. Usia yang relatif mapan untuk ukuran sebuah negara. Namun, hingga hari ini indeks daya saing Indonesia menurut Laporan Indeks daya saing global 2016-2017 dari World Economic Forum (WEF), masih berada di bawah posisi beberapa negara yang lebih muda.
Singapura sudah menjadi salah satu di antara 3 negara dengan daya saing tertinggi, bersanding dengan Amerika dan Swiss. Padahal, dari segi kekayaan sumber daya alam, Singapura tidak punya apa-apa. Jika luas wilayah dan banyaknya penduduk menjadi kendala untuk bisa maju, maka seharusnya Rusia dan Amerika tidak menjadi negara adidaya.
Malaysia yang lahir 12 tahun lebih 14 hari setelah Indonesia, lebih tinggi peringkat daya saingnya, dengan nilai ringgit kurang lebih 3000 kali lebih besar dari Indonesia. Jika ideologi yang menjadi hambatan, bisa kita lihat bersama perbedaan ideologi yang dimiliki negara-negara maju dunia.
Jika dikatakan bahwa kemerdekaan tidak diukur dari daya saing suatu negara, melainkan diukur dari kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, maka apa yang bisa kita katakan mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan pendapatan per kapita sebesar US$ 4.900, yang masih berada di urutan ke-126 dunia? Jauh tertinggal dari Malaysia (69), Thailand (92), Tiongkok (93), bahkan Sri Lanka (116). Jumlah penduduk miskin sebanyak 28,55 juta jiwa (14% dari keseluruhan penduduk), dan jumlah pengangguran sekitar 7% dari seluruh angkatan kerja. (beritasatu.com)
Kembali ke daya saing. Indikator yang digunakan oleh WEF untuk indeks daya saing salah satunya yakni pendidikan. Dilihat dari segi pendidikan, terutama akses ke pendidikan masih sangat rendah. Dalam buku APK/APM tahun 2015/2016 yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tersaji data mengenai Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dan menengah. APM SMP/MTs sederajat secara nasional sebesar 81,01%, artinya pada tahun 2015/2016, 81,01% penduduk Indonesia berusia 13-15 tahun duduk di bangku SMP/MTs sederajat. Sedangkan APM SMA/MA sederajat secara nasional sebesar 59,10%, yang berarti pada tahun 2015/2016 ada sebesar 40,90% penduduk Indonesia berusia 16-18 tahun tidak mengenyam bangku pendidikan di SMA/MA sederajat.
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Rencana Pengembangan Pendidikan Tinggi 2015-2019 menargetkan tahun 2019, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) usia 19-23 tahun sebesar 32,56%. Hal ini berarti, ditargetkan pada tahun 2019 penduduk Indonesia yang mendapatkan akses pendidikan tinggi (berapapun usianya) hanya sebesar 32,56% dibandingkan jumlah seluruh penduduk Indonesia berusia 19-23 tahun.
Di daerah pedalaman Indonesia, sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidik, serta sumber belajar masih menjadi kendala peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Di banyak tempat, anak-anak harus mendaki gunung, menuruni lereng, menyeberangi sungai untuk bisa ke sekolah. Kondisi ruang kelas yang sangat memprihatinkan, belum lagi kekurangan guru, buku, serta sumber belajar lainnya. Fakta pendidikan Indonesia yang sudah kita ketahui bersama.
Indikator daya saing global lainnya yakni kesiapan teknologi dan inovasi. Kedua indikator ini merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari kemajuan riset. Riset di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga. Salah satu parameter yang digunakan untuk melihat hal tersebut yakni jumlah publikasi.
Dalam Laporan Tahunan 2015 Kemenristekdikti, jumlah publikasi Internasional yang dimiliki Indonesia pada tahun 2014 hanya sebesar 5.499 publikasi. Sedangkan Malaysia sudah mencapai angka 25.330 publikasi dan Thailand 12.061 publikasi. Padahal di awal tahun 2000an, jumlah publikasi internasional ketiga negara ini tidak terlalu jauh berbeda.
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam riset. Dalam Rencana Strategis LIPI 2015-2019, disebutkan bahwa pada tahun 2013, tercatat rasio tenaga peneliti Indonesia, baik yang ada di lembaga penelitian pemerintah, perguruan tinggi, maupun di lembaga penelitian swasta, hanya 3,57 peneliti per 10.000 penduduk. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan Malaysia yang mencapai rasio 16,43 atau Singapura 64,38. Gaji yang kecil menjadi salah satu alasan sedikitnya jumlah peneliti. Banyak peneliti hebat asal Indonesia yang berjaya di luar negeri karena mereka merasa lebih dihargai.
Menurut hasil Penelitian Suratmaja (2013), ada korelasi positif antara peningkatan anggaran riset dan pengembangan teknologi dengan jumlah penelitian. Anggaran riset di Indonesia berdasarkan data UNESCO 2016 hanya sebesar 0,08% dari Produk Domestik Bruto, sedangkan Singapura sudah mengalokasikan anggaran sebesar 0,2% PDB untuk riset dan pengembangan, Filipina 0,11%, Vietnam 0,19%, Thailand 0,39%, dan Malaysia 1,13%.
Melihat beberapa hal di atas, sangat wajar apabila riset Indonesia jauh tertinggal. Tidak cukup dengan anggaran yang kecil, bahkan melalui APBNP 2016, beberapa Kementerian/Lembaga yang terkait dengan riset dipangkas anggarannya. Berdasarkan data dari website sekretaris cabinet, secara rinci penghematan untuk Kementerian/Lembaga yang berkaitan langsung dengan riset sebagai berikut: Kemenristek dan Dikti Rp 1,358 triliun; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rp 17,674 miliar, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Rp 11,503 miliar; Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Rp 20,832 miliar; Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) RI 38,292 miliar; serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Rp 6,510 miliar. Sedangkan MPR RI, DPR RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI luput dari pemangkasan anggaran tersebut.
Rasio anggaran IPTEK yang memadai, menurut UNESCO, sebesar 2% dari PDB. Jika ingin mengikuti rasio anggaran ini, mungkin akan terlalu membebani APBN. Alternatif solusinya adalah dengan melibatkan sektor bisnis industri untuk menopang anggaran tersebut. Namun, hal ini tidak mudah untuk dilakukan, mengingat 58% sumber teknologi Indonesia masih berasal dari luar negeri. Jika produk anak bangsa di dalam negeri bisa diberdayakan dengan baik, impor teknologi dari luar dikurangi secara perlahan, dan bersamaan dengan itu anggaran untuk riset dan pengembangan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari sektor industri ditingkatkan, sambil terus mendorong penambahan jumlah peneliti di Indonesia, maka perlahan-lahan permasalahan riset Indonesia bisa dipecahkan.
Solusi lain yakni dengan mencontoh strategi yang dilakukan negara tetangga Malaysia, yaitu dengan mendirikan Lembaga Riset Pemerintah, yaitu Mimos Berhad, lembaga riset ini lahir dari konsorsium beberapa peneliti dari berbagai kampus di Malaysia pada tahun 1980. Mereka telah bersinergi untuk membangun sebuah lembaga penelitian di bidang teknologi mikroelektronika untuk mendukung pertumbuhan industri dalam negeri Malaysia. Jika strategi ini diterapkan di Indonesia, dengan meleburkan Balitbang yang ada di berbagai kementerian teknis dengan lembaga-lembaga riset pemerintah, maka kegiatan riset kolaborasi lintas bidang akan saling mendukung, selain itu anggaran riset juga akan lebih fokus.
Untuk permasalahan akses pendidikan, terutama pendidikan tinggi yang masih rendah, banyak cara yang bisa dan telah ditempuh oleh pemerintah. Pemberian beasiswa, pemberian BOPTN, peningkatan daya tampung PTN, peningkatan kualitas PTS, dan lain sebagainya. Sedangkan pada pendidikan dasar menengah, untuk masalah kekurangan tenaga pendidik telah ada Program Sarjana Mendidik di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal sejak tahun 2012.
Dengan pemberian Biaya Operasional Sekolah disertai pengelolaan yang baik, akan bisa membantu mengurangi banyaknya permasalahan yang ada. Mendapatkan akses pendidikan yang layak, itu merdeka. Produk penelitian dan inovasi anak bangsa bisa berjaya di dalam maupun luar negeri, itu merdeka. Semoga esok kita bisa lebih merdeka dari hari ini.
MERDEKA!!!
