Jakarta, — Memasuki usia ke-27, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sejumlah perkembangan dalam pengelolaan sumber daya laut, penindakan penangkapan ikan ilegal, hingga peningkatan produksi perikanan. Masyarakat merasakan capaian tersebut patut diapresiasi, dengan catatan bahwa pengawasan dan manfaat program pemerintah harus terus dirasakan masyarakat pesisir.
Salah satu capaian yang patut diperhatikan adalah luas kawasan konservasi laut yang mencapai 31,6 juta hektare per Oktober 2026. Bagi Gagas Nusantara Maritim, upaya menjaga kawasan laut tidak boleh berhenti pada penetapan wilayah konservasi. Pengawasan di lapangan dan keberlanjutan sumber daya ikan juga perlu menjadi perhatian agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Menurut saya, arah kebijakannya sudah terlihat. Konservasi berjalan, penindakan juga dilakukan. Tantangannya sekarang adalah menjaga konsistensi, terutama dalam pelaksanaan pengawasan di daerah,” ujar, Romadhon Jasn, di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Dalam penegakan hukum, KKP mengamankan 154 kapal yang melakukan penangkapan ikan ilegal hingga September 2026. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan 88 kapal pada 2024, meskipun masih di bawah 355 kapal yang tercatat pada 2025. Angka ini perlu dibaca secara utuh, sebab keberhasilan pengawasan tidak cukup diukur dari banyaknya kapal yang ditindak. Konsistensi penegakan aturan dan perlindungan terhadap nelayan yang bekerja secara legal juga harus menjadi bagian dari penilaian.
Di sisi ekonomi, produksi perikanan hingga September 2026 tercatat sebesar 19,89 juta ton, tumbuh 3,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor produk perikanan hingga Agustus mencapai US$4,23 miliar, sementara produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan pada triwulan II tumbuh 6,86 persen. Capaian ini memberi gambaran bahwa sektor perikanan masih memiliki ruang untuk berkembang. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut ikut memperbaiki kehidupan pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan kecil.
Perhatian terhadap kesejahteraan nelayan juga terlihat dalam pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih. Di Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, pendapatan nelayan dilaporkan meningkat sekitar 75 persen, dari kurang lebih Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan. Hasil tersebut patut dicermati sebagai contoh manfaat yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Namun, keberlanjutan pendapatan tetap membutuhkan pendampingan, akses pasar, dan pengelolaan fasilitas yang baik.
“Program yang sudah membantu meningkatkan pendapatan nelayan jangan berhenti setelah fasilitas dibangun atau kegiatan peresmian selesai. Pendampingan harus tetap berjalan supaya manfaatnya tidak hanya dirasakan sesaat,” kata Romadhon.
Bagi Gagas Nusantara Maritim, peringatan HUT ke-27 KKP semestinya menjadi kesempatan untuk melihat kembali apa yang sudah berjalan dan apa yang masih perlu dibenahi. Pengelolaan laut tidak cukup hanya berorientasi pada produksi dan ekspor. Kesehatan ekosistem, kepatuhan terhadap aturan, serta kondisi ekonomi masyarakat pesisir perlu berjalan beriringan.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah KKP yang sudah menunjukkan hasil. Pada saat yang sama, keterbukaan data, konsistensi pengawasan di daerah, dan keberlanjutan program bagi nelayan tetap perlu dijaga. Ukuran keberhasilan pada akhirnya bukan hanya angka capaian, tetapi juga perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat pesisir,” tutup Romadhon.
