Jakarta – Komite Mahasiswa dan Pemuda Reformasi (KMP-Reformasi) mendesak Kejaksaan Agung segera mengambil alih penanganan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pergeseran anggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran 2025. Kasus ini menyeret nama Gubernur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal, yang dituding terlibat dalam perubahan anggaran senilai Rp78 miliar.
Dugaan penyalahgunaan kewenangan ini berawal dari terbitnya dua peraturan gubernur (Pergub) terkait penjabaran APBD 2025. Pergub Nomor 02 Tahun 2025 tertanggal 13 Maret 2025 dan Pergub Nomor 06 Tahun 2025 tertanggal 28 Mei 2025 mengubah Peraturan Kepala Daerah Nomor 53 Tahun 2024. Pergeseran anggaran itu diduga tidak sesuai mekanisme, serta hanya menguntungkan kelompok tertentu.
KMP-Reformasi menyebut langkah Gubernur NTB melanggar ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut mensyaratkan pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan dalam kondisi mendesak atau karena adanya perubahan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Namun, alasan yang dicantumkan dalam Pergub Nomor 06 Tahun 2025 dinilai tidak memenuhi kriteria tersebut.
Dalam konsideran peraturan itu, pergeseran anggaran disebut mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik. KMP-Reformasi menilai dasar hukum tersebut disalahartikan. Bukannya mengefisiensi belanja, perubahan justru menghapus program-program prioritas yang telah disahkan dalam APBD 2025.
Akibat kebijakan itu, sekitar Rp78 miliar anggaran yang semula dialokasikan untuk program pokok-pokok pikiran 39 anggota DPRD NTB periode 2019–2024 digeser dan hilang. Sebagai gantinya, muncul lebih dari 300 program baru yang prosedur pengusulannya dinilai tidak jelas. Program-program itu tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
“Pergub Nomor 06 Tahun 2025 jelas bertentangan dengan PP 12 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020, dan Inpres 01 Tahun 2025. Kebijakan ini melampaui kewenangan gubernur dan sarat kepentingan,” ujar Muhaimin, Koordinator Aksi KMP-Reformasi, dalam keterangan rilisnya, Rabu (20/8/2025)
Tak hanya itu, KMP-Reformasi juga menduga ada gratifikasi kepada sejumlah anggota DPRD NTB periode 2025–2029 terkait dengan munculnya program pokok-pokok pikiran baru dalam pergeseran anggaran. Dugaan itu memperkuat indikasi bahwa kebijakan pergeseran anggaran tidak semata-mata soal teknis fiskal, melainkan bermuatan kepentingan politik dan pembagian jatah anggaran.
Karena itu, KMP-Reformasi melayangkan tiga tuntutan utama. Pertama, Kejaksaan Agung diminta mengambil alih kasus dugaan dana siluman DPRD NTB yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Tinggi NTB. Kedua, Kejaksaan Agung segera memeriksa Gubernur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal, atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan gratifikasi terkait APBD 2025. Ketiga, Mabes Polri diminta mengawasi atau mengambil alih laporan dugaan dana siluman DPRD NTB yang sebelumnya telah dilaporkan ke Polda NTB.
KMP-Reformasi menegaskan, langkah ini bukan sekadar tuntutan moral, melainkan bagian dari upaya mengawal otonomi daerah agar tidak disalahgunakan oleh kepala daerah. “Pergeseran anggaran yang dilakukan gubernur bukan hanya persoalan administratif, tapi berpotensi merusak tatanan demokrasi daerah,” kata Muhaimin menutup pernyataannya.
