Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat koordinasi dan mengambil langkah luar biasa untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia mendorong pemberantasan dilakukan hingga ke akar-akar sindikat .
Sahroni menilai praktik pengiriman pekerja migran ilegal masih menjadi persoalan serius. “Belakangan saya banyak membaca dan menerima laporan soal TPPO yang semakin mengkhawatirkan. Modusnya makin rapi, korbannya terus bertambah. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (30/7/2026) .
Ia menegaskan dukungan penuh kepada Kapolri, Menteri P2MI Mukhtarudin, dan Dirjen Imigrasi untuk membongkar jaringan utama pelaku. “Saya mendukung penuh Kapolri, Menteri Pelindungan Pekerja Migran, dan Dirjen Imigrasi untuk mengambil langkah luar biasa membongkar sindikatnya sampai ke akar, jangan berhenti di perekrut lapangan saja,” tegas Sahroni .
Menurutnya, pemberantasan TPPO harus dibarengi pembenahan sistem penempatan pekerja migran. Masyarakat perlu dipermudah akses ke jalur resmi agar tak terjebak jaringan ilegal .
“Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola. Permudah jalur resmi, tutup celah pungutan liar, dan perketat pengawasan di setiap pintu keluar negara,” tutur Sahroni .
Ia juga menyoroti negara wajib hadir melindungi pekerja migran sejak awal proses keberangkatan. “Negara harus hadir melindungi pekerja migran dari awal proses keberangkatan, karena mereka berangkat untuk mencari kehidupan yang lebih baik, menyumbang devisa negara, bukan untuk menjadi korban mafia perdagangan orang,” ucapnya .
Dukungan DPR ini sejalan dengan usulan Menteri Mukhtarudin sehari sebelumnya soal pembentukan unit penegakan hukum (Gakkum) di Kementerian P2MI. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat penindakan terhadap sindikat TPPO yang selama ini beroperasi lintas negara.
Ketua Jaringan Nusantara Peduli Migran (JNPM), Romadhon Jasn, menyambut baik desakan DPR dan dukungan kepada KP2MI. Menurutnya, sinergi antara legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memutus rantai perdagangan orang.
“Ini angin segar bagi perlindungan PMI. Kami mendukung langkah luar biasa yang didorong Komisi III dan berharap implementasinya segera terasa di lapangan, terutama di daerah-daerah kantong PMI ilegal,” ujar Romadhon.
Langkah luar biasa yang didorong DPR diharapkan mampu menekan angka TPPO yang masih tinggi di sejumlah daerah kantong PMI. Koordinasi lintas institusi menjadi kunci agar pemberantasan tidak berhenti di tataran wacana, tetapi benar-benar membongkar sindikat hingga ke akarnya.
