Jakarta, 13 September 2024 – Ketua Jaringan Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, menyatakan apresiasi atas tindakan cepat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dalam menindaklanjuti dugaan pungli di Samsat Kota Bekasi. Kasus yang menjadi viral ini memperlihatkan adanya dugaan penyimpangan oleh oknum anggota kepolisian yang menawarkan jasa pengurusan pajak kendaraan dengan meminta imbalan uang. Tindakan cepat dari Kapolda Metro Jaya, termasuk menerjunkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam), menunjukkan komitmen kuat untuk menegakkan integritas di tubuh kepolisian.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolda Metro Jaya atas langkah cepatnya dalam merespons laporan masyarakat terkait dugaan pungli di Samsat Kota Bekasi. Tindakan ini merupakan contoh nyata dari komitmen kepolisian dalam menjaga kepercayaan publik,” ujar Romadhon dalam pernyataannya, Jumat (13/9/2024) di Jakarta.
Menurut Romadhon, kasus pungli yang melibatkan oknum polisi tidak hanya mencoreng citra Polri, tetapi juga merusak integritas pelayanan publik yang seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Romadhon menegaskan pentingnya tindakan tegas dan transparan untuk menindaklanjuti kasus-kasus semacam ini agar tidak berulang di kemudian hari.
Romadhon menyampaikan dukungan penuh kepada Kapolda Metro Jaya untuk melanjutkan langkah-langkah tegas dalam memberantas segala bentuk pelanggaran di pelayanan publik, termasuk pungli di Samsat maupun di unit layanan Polri lainnya. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri bekerja sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku.
“Kapolda Metro Jaya harus terus melanjutkan upaya pemberantasan pungli, tidak hanya di Samsat, tetapi juga di seluruh layanan Polri. Tindakan tegas ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi oknum-oknum yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” tambah Romadhon.
Romadhon juga mengapresiasi masyarakat yang berani melaporkan kasus-kasus seperti ini. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Masyarakat harus berani bersuara dan melaporkan setiap tindakan yang merugikan mereka. Kami akan selalu mendukung masyarakat yang terlibat dalam upaya menjaga integritas pelayanan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jaringan Aktivis Nusantara mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas di semua lini pelayanan Polri, terutama di sektor yang melibatkan pengurusan administrasi publik seperti Samsat.
Menurut Romadhon, diperlukan reformasi yang lebih mendalam di tubuh kepolisian untuk memastikan setiap bentuk layanan kepada masyarakat bebas dari pungli dan penyalahgunaan wewenang.
“Polri harus terus berinovasi dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang transparan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meminimalisasi interaksi langsung yang berpotensi membuka ruang bagi pungli. Penggunaan sistem online untuk pembayaran pajak kendaraan, misalnya, bisa menjadi solusi untuk menutup celah-celah pungli di Samsat,” jelasnya.
Romadhon berharap bahwa tindakan tegas yang diambil oleh Kapolda Metro Jaya dalam kasus ini bisa menjadi langkah awal bagi reformasi yang lebih luas di institusi kepolisian.
“Kami berharap ini bukan hanya tindakan sesaat, tetapi awal dari komitmen jangka panjang untuk menciptakan Polri yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas. Kami mendukung sepenuhnya segala upaya untuk menindak tegas oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang mereka,” ujar Romadhon.
Sebagai penutup, Jaringan Aktivis Nusantara menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga integritas pelayanan publik.
“Perubahan hanya akan terjadi jika masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah bekerja sama untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan. Kami akan terus mengawal proses ini dan mendukung segala upaya untuk memberantas pungli dan korupsi di semua sektor pelayanan publik,” pungkas Romadhon.