Jakarta, 5 Agustus 2026 – Keputusan panitia Piala Presiden 2026 menggelar laga semifinal dan final tanpa penonton di Bali menuai kritik tajam. Ketua Organizing Committee, Tsamara Amany, beralasan bahwa faktor keamanan menjadi pertimbangan utama. Namun, banyak pihak menilai alasan tersebut justru menjadi tameng untuk menutupi ketidakmampuan panitia dalam mengelola risiko.
“Keamanan itu dasar, bukan alasan. Kalau panitia tidak bisa menjamin keselamatan sejak awal, kenapa digelar di Bali? Ini bukan bukti kepedulian, tapi bukti kegagalan manajemen risiko,” ujar seorang pengamat sepak bola yang enggan disebut namanya.
Piala Presiden seharusnya menjadi ajang bergengsi yang menghidupkan atmosfer sepak bola nasional. Namun, keputusan menggelar laga puncak tanpa penonton justru menghilangkan esensi kompetisi. Stadion yang kosong bukanlah solusi, melainkan cerminan ketidakmampuan panitia dalam memprediksi dan mengendalikan situasi sejak awal.
“Seharusnya panitia sudah paham bahwa Bali adalah daerah dengan kompleksitas keamanan yang tinggi, terutama jika melibatkan suporter dari berbagai daerah. Kalau tidak siap, kenapa memaksakan diri? Ini bukan kompetisi berkualitas, ini ajang pencitraan yang gagal total,” tambah pengamat tersebut.
Dalam ajang sekelas Piala Presiden, manajemen risiko adalah hal yang wajib dikuasai oleh panitia. Memutuskan tidak menjual tiket di menit-menit akhir hanya menunjukkan bahwa panitia tidak memiliki rencana kontingensi yang matang. Alih-alih mengakui kekurangan, panitia justru membungkusnya dengan narasi keselamatan yang terkesan dibuat-buat.
Keputusan ini juga dinilai merugikan banyak pihak. Suporter yang sudah merencanakan perjalanan ke Bali kecewa, tuan rumah kehilangan potensi ekonomi dari keramaian penonton, dan yang paling parah, kredibilitas penyelenggara sepak bola nasional semakin terpuruk. Piala Presiden yang seharusnya menjadi pesta rakyat justru berubah menjadi pertandingan tanpa nyawa di stadion yang sunyi.
Publik pun mempertanyakan apakah turnamen ini layak disebut berkualitas jika esensi pertandingan—yakni euforia dan dukungan dari tribun—hilang begitu saja. “Sepak bola tanpa penonton itu hanya latihan. Ini bukan pertandingan yang layak disebut kompetisi,” tutup pengamat.
Ironi di Tengah Prestasi Klub Indonesia
Situasi ini menjadi ironi tersendiri. Pasalnya, Piala Presiden 2026 sebelumnya dipuji sebagai ajang pembuktian bagi klub Indonesia. Empat dari lima klub legendaris Indonesia—Persib, Persija, Persebaya, dan Arema—berhasil lolos ke semifinal, menyingkirkan tiga tim Asia Tenggara sekaligus juara bertahan Port FC asal Thailand . Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan memberikan tantangan kepada klub-klub Indonesia untuk mempertahankan marwah mereka .
Namun, di tengah euforia prestasi itu, keputusan akhir justru mencoreng turnamen. Stadion kosong di laga semifinal dan final adalah pukulan telak bagi suporter yang sudah merencanakan perjalanan jauh ke Bali. Jika panitia gagal mengelola risiko keamanan sejak awal, lalu apa gunanya euforia kemenangan klub Indonesia di atas lapangan?
Prestasi Sepak Bola Nasional yang Masih Jauh dari Harapan
Kontroversi Piala Presiden ini mempertegas bahwa sepak bola Indonesia masih dilanda masalah klasik: manajemen yang lemah dan pengurus yang tidak kompeten. Data tidak berbohong. Sepanjang 2025, Timnas Indonesia di semua level usia mencatat 20 kekalahan dari 47 pertandingan. Timnas senior hanya meraih tiga kemenangan dari delapan laga dan gagal lolos ke Piala Dunia 2026 . Bahkan di ajang Piala AFF 2026, Timnas Indonesia kembali menelan pil pahit dengan kekalahan 0-3 dari Vietnam, memperpanjang daftar panjang hasil buruk yang membayangi sepak bola nasional di berbagai level usia .
Ironisnya, di tengah tren penurunan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru sibuk merangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga—sebuah posisi yang seharusnya mengawasi, bukan menjadi bagian dari masalah. “Indikasinya sangat jelas. Erick Thohir diperintah Jokowi untuk mengambil alih PSSI. Itu sah secara mekanisme, tapi kita tahu persis ini kehendak politik,” ujar pengamat sepak bola senior Bung Joy . Komentar ini menjadi cermin bahwa sepak bola nasional telah kehilangan arah pembinaan dan lebih berorientasi pada agenda politik jangka pendek.
Yang lebih memprihatinkan, fokus utama PSSI justru pada naturalisasi pemain keturunan sebagai jalan pintas menuju prestasi instan, tanpa diimbangi pembinaan usia muda dan kompetisi akar rumput yang memadai . Akibatnya, fondasi sepak bola Indonesia tetap rapuh dan sangat tergantung pada kebijakan yang sering kali reaktif dan inkonsisten.
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti masalah mendasar lainnya: Indonesia hanya memiliki satu kompetisi resmi untuk klub. “Di negara lain sangat tidak wajar jika hanya ada satu kompetisi,” ujarnya . Kurangnya kompetisi tambahan membuat pemain kekurangan jam terbang dan klub kesulitan mengembangkan skuad secara optimal.
Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman juga mengingatkan bahwa ekosistem sepak bola hanya akan terbentuk dengan baik apabila tata kelola organisasi dijalankan dengan baik . Namun yang terjadi justru sebaliknya: mereka yang mengurus sepak bola tak paham olahraga, dan mereka yang paham olahraga tak diberi ruang untuk mengurus.
Publik Minta Erick Thohir dan Ketua OC Mundur
Di tengah berbagai kontroversi ini, publik mulai menyuarakan tuntutan agar Erick Thohir dan Ketua OC Piala Presiden 2026 Tsamara Amany mundur dari jabatannya. Sepak bola Indonesia sudah terlalu lama menjadi panggung politik, bukan arena pembinaan prestasi. Tanpa perubahan paradigma, target menembus Piala Dunia 2030 akan tetap menjadi mimpi di siang bolong.
“Kalau panitia tidak kompeten, lebih baik mundur saja. Jangan merusak kepercayaan publik terhadap sepak bola Indonesia,” tegas seorang pengamat. Tanpa perombakan total dalam tata kelola dan pembinaan, mimpi sepak bola Indonesia untuk bersaing di kancah internasional akan tetap menjadi angan-angan.
