Jakarta, IndonesiaVisioner-. Polemik tentang naiknya iuran BPJS sampai saat ini terus bergulir. Kali ini datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mendesak pemerintah membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI menjelaskan, alasan tuntutan tersebut di antaranya karena kebijakan kontra produktif dan tidak mempunyai empati di saat pertumbuhan ekonomi masih lesu dan menurunnya daya beli masyarakat.
“Lagi pula, berapapun iuran yang diberikan BPJS, finansial BPJS akan tetap defisit, bahkan jebol jika belum ada perbaikan fundamental dari sisi hulu,” kata Tulus di jakarta (27/3).
Tulus juga melihat di beberapa tempat terjadi penunggakan tagihan oleh konsumen. Hal tersebut disebabkan konsumen kecewa dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Bahkan berdasarkan laporan, para peserta BPJS ingin menghentikan keanggotaannya dan kembali ke Jamkesda. Tambahnya
Konsep BPJS sudah bagus tapi tidak didukung kesiapan infrastruktur. Ini membuat pasien anggota BPJS kerap dirugikan ketika ingin mendapat pelayanan kesehatan. Sampai detik ia melihat BPJS belum mempunyai standar pelayanan minimal yang jelas, sehingga hampir di semua lini pelayanan BPJS masih sangat mengecewakan masyarakat.
“Masih banyak pasien yang ditolak opname di rumah sakit tanpa alasan yang jelas, sekalipun diterima rumah sakit, tapi service rumah sakit terhadap peserta BPJS sangat timpang dibanding dengan peserta non BPJS,” kesal Tulus. (MR. Vis)
