Jakarta – Badan Relawan Prabowo (BRP) mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk menyalurkan pupuk bersubsidi langsung kepada petani. Wakil Sekretaris Jenderal BRP, Romadhon Jasn, menyatakan bahwa kebijakan ini adalah langkah nyata dalam memenuhi janji kampanye Prabowo untuk memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.
“BRP menyambut penuh syukur kebijakan ini. Penyaluran pupuk bersubsidi langsung kepada petani akan mengurangi kerumitan birokrasi yang selama ini menjadi kendala utama bagi petani. Ini bukan hanya soal pupuk, tetapi juga tentang kesejahteraan petani,” kata Romadhon, Selasa (12/11/2024).
Kebijakan ini, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan dikoordinasikan bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, bertujuan mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Dalam keterangannya, Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menyatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menyederhanakan alur distribusi pupuk subsidi. Perpres ini akan memungkinkan distribusi pupuk yang lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien karena dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Pertanian.
“Ini adalah bentuk nyata dari komitmen Presiden Prabowo yang dijanjikan saat kampanye untuk mensejahterakan rakyat di sektor ketahanan pangan. Salah satu langkah penting adalah memastikan pupuk bersubsidi langsung sampai ke petani tanpa hambatan, memutus mata rantai distribusi yang selama ini menjadi masalah,” ujar Sudaryono dalam keterangan persnya di Jakarta.
Dalam kebijakan baru ini, distribusi pupuk bersubsidi hanya akan melibatkan tiga pihak utama: Kementerian Pertanian (Kementan), Pupuk Indonesia, dan langsung kepada kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan). Romadhon menilai bahwa langkah ini akan sangat membantu mempercepat distribusi, memastikan harga pupuk yang stabil, dan sesuai dengan kebutuhan petani. “Dengan memangkas alur birokrasi hingga hanya tiga level penyaluran, kebijakan ini akan memberi dampak positif langsung kepada petani,” katanya.
Sudaryono juga menyampaikan bahwa Kementan akan memanfaatkan teknologi berbasis elektronik dalam pendaftaran dan verifikasi data petani penerima subsidi. “Dengan sistem ini, petani cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pupuk. Ini adalah inovasi yang akan meningkatkan transparansi dan menjadikan penyaluran lebih tepat sasaran,” jelas Sudaryono. Menurutnya, penggunaan teknologi ini akan menjaga harga pupuk tetap terjangkau bagi petani dan mengurangi ketergantungan pada distributor yang sering menjadi hambatan dalam penyaluran.
Romadhon mengapresiasi Wamentan Sudaryono dan Menko Pangan Zulkifli Hasan atas peran mereka dalam mendukung kebijakan ini. Penyaluran pupuk yang lebih sederhana, tepat sasaran, dan efektif ini, katanya, sangat penting dalam mendorong produktivitas petani dan mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kami di BRP yakin bahwa langkah ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo dalam menjadikan Indonesia sebagai negara mandiri pangan. Kebijakan ini akan memacu produktivitas petani dan memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi bangsa,” tutup Romadhon.
