Jakarta, 15 Oktober 2026 – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kembali terjadi di berbagai daerah. Di tengah kelangkaan pasokan yang dikeluhkan warga, beredar dugaan bahwa BBM subsidi justru dijual oleh oknum dengan harga selangit mencapai Rp200.000 per botol.
Dugaan ini mencuat di media sosial dan menjadi perbincangan hangat. Warga yang kesulitan mendapatkan BBM di SPBU resmi mengaku terpaksa membeli dari pengecer tidak resmi dengan harga yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Sejumlah pihak menduga praktik ini melibatkan oknum yang sengaja menimbun BBM subsidi untuk dijual kembali dengan keuntungan berlipat.
Kelangkaan di Berbagai Daerah
Antrean panjang terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Bali, Lampung, hingga Sulawesi. Di Bali, warga rela mengantre sejak dini hari untuk mendapatkan BBM. Salah seorang warga, Komang Po asal Peguyangan, mengaku mulai mengantre pukul 01.00 dini hari karena bahan bakar kendaraannya sudah menipis. Warga lainnya, Marinta asal Sading, telah mengantre sejak pukul 05.00 Wita.
Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan bahwa antrean terjadi bukan karena kekurangan stok, melainkan akibat keterlambatan distribusi yang berbenturan dengan lonjakan permintaan. Volume warga yang mendatangi SPBU secara bersamaan dilaporkan melampaui kapasitas normal hingga dua sampai tiga kali lipat.
Pemerintah Bantah Kelangkaan
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, memastikan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman. Menurutnya, ketahanan stok BBM nasional berada di angka 16 hingga 18 hari, sehingga tidak ada masalah dari sisi pasokan secara nasional.
“Kalau stok nasional itu kita di angka 16 sampai 18 hari, jadi masih clear, enggak ada masalah secara stok-stok nasional. Jadi, mungkin distribusinya yang ada sedikit mengalami terkendala,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Bahlil juga memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM subsidi. “Harga untuk subsidi masih tetap, tidak ada perubahan apa-apa. Kalau harga menyangkut dengan BBM yang di luar subsidi, itu pasti akan terjadi fluktuatif berdasarkan harga perkembangan dunia,” tegasnya.
Dugaan Penyalahgunaan dan Harga Selangit
Di tengah kelangkaan yang dikeluhkan warga, dugaan penyalahgunaan BBM subsidi justru mengemuka. Polisi sebelumnya mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan BBM subsidi di berbagai daerah. Di Kalimantan Timur, Polda Kaltim menyita 5.280 liter BBM bersubsidi dari praktik ilegal dengan meringkus 12 tersangka.
Modus operandi yang digunakan para pelaku antara lain menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi serta barcode MyPertamina secara berulang. Para pelaku menjual kembali BBM subsidi tersebut ke pasaran demi meraup keuntungan Rp4.000 hingga Rp5.000 per liter.
Di Bogor, polisi mengungkap sindikat BBM dan LPG subsidi dengan total keuntungan mencapai Rp6,9 miliar. Para pelaku membeli BBM subsidi secara berulang di SPBU menggunakan banyak barcode bergantian menyesuaikan pelat nomor kendaraan agar tidak terdeteksi.
Imbauan untuk Masyarakat Mampu
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berulang kali mengimbau masyarakat yang tergolong mampu untuk tidak menggunakan BBM subsidi. Menurutnya, subsidi tersebut harus diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak menerima.
“Saya mengimbau kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang pendapatannya bagus, ekonominya menengah ke atas, mobilnya bagus, ya janganlah pakai BBM subsidi,” ujar Bahlil.
Ia mencontohkan temuan di Makassar, di mana polisi menemukan mobil Pajero dengan tangki yang diperbesar hingga mampu menampung sekitar 700 liter BBM subsidi. “Gimana enggak shifting kalau mobil bagus begitu saja diisi pakai minyak subsidi, habis itu dijual lagi. Ya kasihan, itu kan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya yang kita ambil,” katanya.
Langkah Penanganan
Pertamina telah mengambil langkah penanganan dengan menambah pasokan BBM ke sejumlah daerah. Untuk Bali, Pertamina mendatangkan kapal pengangkut dengan muatan 18.000 KL Pertalite dan 2.500 KL Pertamax. Kapal pengangkut tambahan juga dijadwalkan tiba secara bertahap pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026.
Pertamina juga menyiapkan 92 SPBU di wilayah Denpasar dan Badung untuk beroperasi 24 jam guna mempercepat normalisasi pasokan. Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permohonan maaf kepada warga atas antrean yang terjadi dan memastikan pihaknya terus berupaya mempercepat distribusi.
Kementerian ESDM dan BPH Migas terus mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan distribusi BBM melalui Pertamina Call Center 135.
