Visioner,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi denat dengan Aura Cinta, remaja lulusan SMAN 1 Cikarang Utara, soal pelarangan wisuda sekolah mengungkap ketegangan antara nalar kebijakan dan kepekaan sosial. Dalam video viral (26 April 2025), Dedi, Gubernur Jawa Barat, membela larangan wisuda untuk meringankan beban orang tua miskin, sementara Aura menuntut perpisahan sebagai momen emosional. “Keadilan harus melindungi anak, bukan mempermalukan,” kata Romadhon Jasn, Direktur Gagas Nusantara, menyoroti risiko perundungan publik.
Dedi berargumen wisuda TK hingga SMA, unik di Indonesia, memaksa keluarga miskin di bantaran kali membayar hingga Rp1 juta. Pemikirannya rasional: pendidikan harus fokus pada isi, bukan seremoni. Namun, sindirannya—“Gak punya rumah, miskin, tapi mau wisuda”—mengubah debat menjadi panggung penghukuman, bukan pendidikan.
Aura, dengan keberanian remaja, mempertahankan wisuda sebagai simbol transisi, menawarkan biaya lebih murah. Meski di atas 18 tahun, ia dilindungi Konvensi Hak Anak PBB 1989, perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia (Keppres No. 36/1990), menetapkan anak di bawah 18 tahun berhak atas perlindungan. “Pemimpin harus membimbing, bukan menyinggung,” ujar Romadhon, Selasa (29/4/2025)
Nalar Dedi mengabaikan kebutuhan emosional remaja. Wisuda adalah pengakuan identitas bagi siswa seperti Aura, korban penggusuran. Menghapusnya tanpa dialog memicu resistensi, terlihat dari netizen: 60% mendukung Dedi, 40% membela Aura.
Debat ini menyoal bagaimana negara memperlakukan anak. Konvensi Hak Anak menjamin pendapat anak tanpa intimidasi. “Kebijakan Dedi perlu lebih empati,” ujar Romadhon. Gaya konfrontatif Dedi memicu perundungan terhadap Aura, melanggar prinsip perlindungan.
Video debat ditonton jutaan kali (28 April 2025), namun memicu bully netizen. Masyarakat yang menikmati “kena batunya” terhadap remaja menunjukkan kegagalan kolektif melindungi masa depan. Nalar keadilan ekonomi Dedi jadi bumerang sosial tanpa kepekaan.
Dedi membuka ruang perpisahan mandiri, tetapi komunikasinya tersandung retorika. “Pemimpin harus menjadikan anak mitra, bukan lawan,” ujar Romadhon. Keberanian Aura seharusnya jadi peluang dialog, bukan sasaran sindiran.
Dampak debat ini serius: kebijakan tanpa dialog memicu polarisasi. Dedi dipuji tegas, tapi sebagian masyarakat menyebutnya arogan. Aura jadi korban perundungan, bertentangan dengan Konvensi Hak Anak.
Solusinya, Dedi bisa memfasilitasi forum siswa-guru untuk merancang perpisahan terjangkau, menjaga martabat anak. “Keadilan lahir dari mendengar,” kata Romadhon , menyerukan pendekatan inklusif untuk pendidikan di Jawa Barat.
Kritik ini menegaskan: nalar Dedi benar, tetapi tanpa empati, kebijakan jadi palu, bukan pelukan. Negara yang mempermalukan anak kehilangan hati. Aura adalah cermin masa depan, dan tugas kita membimbingnya dengan kasih, bukan menghukum.
