Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad buka suara soal rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dia mengakui, DPR baru mengetahui rencana ini ketika Kepala BGN Dadan Hindayanamelaporkan hal tersebut kepada Komisi IX. Dari rapat tersebut, DPR pun memberi rekomendasi agar para pegawai SPPG harus lebih dulu memenuhi persyaratan dan kriteria menjadi PPPK.
“Kriteria di lapangan itu bisa memenuhi dan dapat kemudian yang direkrut itu bisa bekerja dengan baik,” ujar Dasco kepada awak media, Rabu (21/01/2026).
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk PPPK kerja tahap satu sebanyak 2.080 pegawai yang sudah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025. Pada tahap dua, BGN sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000 pegawai di mana yang 31.250 orang khusus seluruh Kepala SPPG yang dididik melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia dan 750 kuota untuk umum.
“Kemudian diisi oleh akuntan sebanyak 375 dan tenaga gizi 375 dan mereka sudah melakukan pendaftaran kemudian tes dan kemudian mereka sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPPK. Sehingga diperkirakan mereka akan menjadi PPPK mulai 1 Februari 2026,” ujar dia.
Dia juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPPK tahap ketiga dan keempat. Rencananya, BGN kita akan membuka secara umum dengan jumlah formasi masing-masing
