Jakarta, 7 Agustus 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan menanggung pelunasan utang program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) yang mencapai sekitar Rp240 triliun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembayaran akan dilakukan secara bertahap dalam enam tahun, dengan angsuran perdana dimulai September 2026.
Dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Rabu (5/8/2026), Purbaya menjelaskan total kredit tersebut berasal dari pembiayaan modal awal untuk sekitar 80.000 unit koperasi desa, masing-masing mendapatkan plafon pinjaman maksimal Rp3 miliar.
“Ya kita bayar utangnya, itu kan Rp240 triliun kreditnya. Setiap tahun di-stretch ke enam tahun. Jadi setiap tahun pokoknya jatuh sekitar Rp40 triliunan, tambah bunga sedikit,” ujar Purbaya.
Anggaran Tahun 2026-2032
Skema pembayaran ini menegaskan bahwa APBN tidak hanya menanggung bunga pinjaman, tetapi juga pokok kredit program. Pemerintah telah memperhitungkan mekanisme pembiayaan yang tidak akan membebani desa sebagai pemilik koperasi.
Purbaya optimistis program Kopdes Merah Putih akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Keuntungan koperasi nantinya akan dibagikan melalui Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada warga desa, sementara aset koperasi akan menjadi milik desa.
“Jadi tidak rugi-rugi banget sih desanya, dan masyarakatnya, kalau koperasinya maju, bisa makmur,” ungkap Purbaya.
Persiapan Pembayaran Cicilan Pertama
Kementerian Keuangan saat ini berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Danantara, perbankan Himbara, serta tim terkait untuk memastikan proses administrasi dan pembayaran berjalan sesuai jadwal.
“Ini kan effort baru, enggak dalam satu hari selesai. Kita akan lihat ke depan. Tapi yang jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor,” tegas Purbaya.
Pemerintah berharap program Kopdes Merah Putih menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa melalui penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan aktivitas usaha masyarakat, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
