Jakarta, 6 Agustus 2026 – Dua tokoh yang kerap mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah, Menteri Kabinet Bayangan Feri Amsari dan pakar ekonomi Ferry Latuhihin, mengaku menjadi sasaran pemeriksaan pajak dalam waktu berdekatan. Keduanya menuding ada motif politik di balik penegakan hukum perpajakan yang mereka alami, dengan satu nama yang disebut-sebut sebagai dalang: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Feri menceritakan, sekitar dua setengah bulan lalu ia mendapat peringatan dari temannya, Raden Pardede, agar waspada terhadap “ulahan Purbaya”. Benar saja, sebulan kemudian empat petugas pajak mendatangi rumahnya di Cibubur, Jakarta Timur, dengan surat panggilan yang mempertanyakan kepemilikan mobil-mobil mewah.
“Waktu itu saya bilang ke orang pajak, ‘Ini ulah Purbaya, Kang!'” ujar Feri dalam wawancara di kanal YouTube “Terang-terangan”. Ia mengaku tidak meladeni panggilan kedua ke Kantor Pajak Gambir karena yakin ada muatan politik di balik proses tersebut.
Pengalaman nyaris identik dialami Ferry Latuhihin. Dua bulan sebelum petugas datang, seorang kawan memperingatkannya agar berhati-hati. Sebulan kemudian, empat petugas pajak mendatangi rumahnya di Cibubur, menanyakan mobil Jaguar dan Porsche yang ternyata sudah tidak ia miliki.
“Saya sudah tidak memakai mobil tujuh tahun,” kata Ferry, bahkan mempersilakan petugas memotret rumahnya untuk membuktikan tidak ada mobil mewah di sana. Setelah surat pertama, ia mengaku kembali menerima panggilan kedua, ketiga, dan keempat, namun memilih tidak menanggapinya.
Keduanya sama-sama menyoroti pola sistematis. Sejumlah podcaster yang pernah mengundang mereka juga menerima panggilan serupa. Ferry menyebut nama Hendri Satrio, Rhenald Kasali, Akbar Faizal, hingga Helmy Yahya turut dimintai keterangan mengenai honor yang dibayarkan kepada dirinya.
“Begitu saya tahu semua podcaster yang memanggil saya dipanggil, di sini sudah terjadi diskriminasi. Ini perbuatan kekanak-kanakan dan masuk dalam kategori abuse of power,” tegas Ferry. Feri juga mengaku mendapat bocoran dari sumber internal bahwa Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan pemeriksaan itu bukan arahannya, melainkan instruksi dari “atas”.
Feri Amsari menyebut ini sebagai bentuk pelecehan wewenang. “Ini abuse of power. Masalah pribadi Purbaya dibawa ke wewenang jabatan sebagai Menteri Keuangan,” tegasnya. Ferry bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya karena dinilai salah merumuskan kebijakan ekonomi dan mengancam independensi Bank Indonesia.
Menanggapi tudingan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah. “Seluruh proses pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan data dan laporan yang masuk, bukan atas dasar titipan atau permusuhan pribadi. Profesionalitas adalah harga mati bagi aparat pajak,” ujarnya. Khusus soal Ferry, Purbaya mengaku tidak mengetahui adanya surat dari DJP. “Saya enggak tahu.”
Respons ini langsung dibantah keras oleh Ferry. “Tukang bohong itu Purbaya,” tegasnya. Kasus ini menjadi ujian bagi transparansi institusi perpajakan. Publik menuntut penjelasan terbuka: apakah ini benar data atau balas dendam politik? Jika aparat pajak menjadi alat intimidasi, maka demokrasi kita sedang sakit.
