Jakarta, 6 Agustus 2026 – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi mengambil alih pengelolaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Langkah ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja operasional dan keuangan proyek strategis nasional tersebut.
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa keputusan pengambilalihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan keberlanjutan operasional kereta cepat serta optimalisasi aset negara. “Kami melihat perlunya intervensi pemerintah agar pengelolaan KCJB lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Alasan Pengambilalihan
Pemerintah menyoroti beberapa kendala yang dihadapi KCIC selama ini, termasuk tingginya biaya operasional, utang yang membengkak, dan rendahnya jumlah penumpang yang tidak sesuai target. Sejak dioperasikan pada 2023, KCJB hanya mencapai rata-rata 20 ribu penumpang per hari, jauh di bawah proyeksi awal yang menyentuh 50 ribu penumpang.
“Kami tidak ingin proyek sebesar ini hanya menjadi monumen. Harus ada perbaikan di semua lini,” tegas Erick.
Skema Pengelolaan Baru
Pemerintah akan membentuk tim transisi yang dipimpin oleh Kementerian BUMN bersama Kementerian Perhubungan untuk menyusun skema pengelolaan baru. Beberapa opsi yang sedang dikaji antara lain penunjukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator utama, serta pembentukan badan khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan operasional kereta cepat.
“Saat ini kami masih menyusun struktur yang paling ideal. Yang jelas, pemerintah ingin memastikan bahwa kereta cepat tetap beroperasi dengan standar pelayanan terbaik,” tambah Erick.
Respons PT KCIC
PT KCIC menyatakan menghormati keputusan pemerintah dan siap bekerja sama dalam proses transisi. Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, menyebut bahwa pihaknya akan mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Kami mendukung langkah pemerintah untuk memastikan keberlanjutan proyek ini. Kami juga akan membantu proses transisi agar tidak mengganggu operasional kereta cepat,” ujar Dwiyana.
Dampak dan Harapan
Pengambilalihan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya subsidi, serta memperbaiki pelayanan kepada pengguna. Pemerintah juga berencana melakukan evaluasi ulang terhadap skema tarif dan integrasi dengan moda transportasi lainnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik langkah pemerintah. “Kami mendukung jika pengambilalihan ini demi kepentingan rakyat dan negara. Yang penting adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya,” ujarnya.
