JAKARTA – Memasuki pekan kedua Januari 2026, PT PLN (Persero) di bawah kepemimpinan Darmawan Prasodjo mengambil langkah paling berani dalam sejarah energi nasional: menghentikan total seluruh proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara baru. Kebijakan “haram batu bara” ini menjadi tiket emas yang membawa PLN masuk ke jajaran elit Fortune Global 500.
Namun, di balik narasi hijau yang memukau dunia, sebuah tantangan finansial raksasa membayangi. Laporan neraca terbaru menunjukkan beban utang PLN masih bertengger di angka Rp711 triliun per awal 2026. Pertanyaan besar pun muncul ke permukaan: mampukah PLN membiayai transisi energi tanpa membuat neraca keuangan negara jebol?
Dukungan Penuh dengan Catatan
Romadhon Jasn, perwakilan masyarakat sipil yang konsisten mengawal transformasi PLN, menyatakan bahwa publik berada di belakang PLN dalam visi transisi energi ini. Namun, ia mengingatkan agar manajemen tidak terjebak dalam “euforia citra” yang mengabaikan fundamental ekonomi.
“Kita harus bangga, PLN sekarang bicara bahasa dunia dengan target Net Zero Emission. Ini adalah penguatan bagi kedaulatan energi kita,” ujar Romadhon dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (12/1).
“Namun, sebagai sahabat yang ingin PLN kuat, saya harus mengingatkan: hati-hati. Utang Rp711 triliun itu nyata. Transisi dari fosil ke EBT butuh modal raksasa. Jangan sampai ambisi ‘mengharamkan’ batu bara justru memicu beban bunga utang yang ujung-ujungnya dibebankan ke tarif rakyat atau subsidi APBN yang makin membengkak,” tambahnya dengan nada mengingatkan.
Laba Triliunan vs Ketergantungan Subsidi
PLN memang mencatatkan laba usaha impresif sebesar Rp30,6 triliun pada semester I-2025. Prestasi ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk menahan tarif listrik tetap (tidak naik) pada triwulan I-2026 guna menjaga daya beli masyarakat.
Akan tetapi, Romadhon Jasn memberikan analisis yang lebih dalam. Ia menyoroti bahwa laba tersebut masih berkelindan dengan subsidi listrik Rp104,97 triliun dari APBN tahun ini. “Kita ingin melihat PLN yang labanya organik dari efisiensi dan penjualan, bukan sekadar kompensasi negara. Ke depannya, transparansi alokasi investasi hijau senilai Rp3.000 triliun dalam RUPTL harus dipelototi agar tepat sasaran,” tegasnya.
Ujian Keandalan di Lapangan
Selain isu finansial, viralnya lonjakan transaksi SPKLU di Bali hingga 751 persen menjadi bukti infrastruktur PLN mulai adaptif. Namun, masyarakat sipil mengingatkan agar fokus tidak hanya di kota besar.
“Dukungan kami kepada Darmawan Prasodjo adalah dukungan yang mengikat hati. Kami ingin beliau sukses, tapi kesuksesan itu harus dirasakan warga di pelosok yang masih sering mati lampu, bukan cuma indah di presentasi Fortune 500,” tutup Romadhon.
Kini, publik menunggu pembuktian PLN. Apakah kebijakan mengharamkan PLTU baru ini akan menjadi tonggak kemandirian energi, atau justru menjadi beban sejarah baru dalam tumpukan utang yang kian tinggi?
