Jakarta, 4 Agustus 2026 – Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengaku frustrasi membenahi kondisi keuangan BUMN Karya yang babak belur. Pengakuan ini disampaikan di tengah upaya restrukturisasi yang berjalan alot dan penuh kompleksitas.
Dony menyebut empat emiten BUMN konstruksi—PT Wijaya Karya (WIKA), PT PP (PTPP), PT Adhi Karya (ADHI), dan PT Waskita Karya (WSKT)—kompak merugi dengan total kerugian mencapai sekitar Rp25,1 triliun sepanjang 2025.
“Baru masuk ke Pos, kondisinya begitu lagi. Baru masuk ke properti, saya juga frustrasi. Bayangkan, bagaimana tidak frustrasi? Kita lakukan repairment (perbaikan), aset tinggal Rp7 triliun, sementara utangnya Rp24 triliun. Mau diapakan?” beber Dony dalam keterangan di Batang, Jawa Tengah.
Kondisi ini diperparah dengan banyaknya anak usaha yang juga merugi. PT PP Properti Tbk, misalnya, harus melakukan penurunan nilai aset (impairment) hampir Rp13 triliun. Masalah serupa menimpa proyek apartemen LRT City yang dikelola anak usaha Adhi Karya, di mana ribuan pembeli masih menunggu kepastian serah terima unit akibat tekanan likuiditas yang dialami pengembang.
Proses Restrukturisasi yang Rumit dan Berlarut
Dony mengakui proses penyehatan tidak bisa diselesaikan sekaligus. “Memang butuh berkesinambungan. Energi kita juga terbatas. Selesai satu, masuk satu lagi,” ujarnya.
Target merger tujuh BUMN Karya menjadi tiga entitas yang awalnya ditargetkan Juni 2026 pun harus diundur ke kuartal IV/2026. Penundaan ini disebabkan kompleksitas restrukturisasi utang dan perbaikan internal di masing-masing perusahaan, termasuk upaya divestasi aset-aset yang tidak terkait dengan bisnis inti untuk menurunkan beban kewajiban.
Sorotan Budaya Kerja dan Tata Kelola
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel menyoroti budaya kerja BUMN Karya yang dinilai belum profesional dan berorientasi birokrasi, bukan pada efisiensi dan profit. “Budaya kerja karya-karya ini tidak seperti perusahaan yang punya budaya korporasi yang bagus. Hampir sama dengan pemerintah, habisin anggaran, bukan ciptakan keuntungan,” kritiknya.
Di sisi lain, ekonom menilai tekanan pada BUMN Karya akan berlanjut seiring sepinya proyek infrastruktur akibat pergeseran prioritas anggaran pemerintah dan desain APBN yang lebih ketat.
