Jakarta– Pesta demokrasi kembali akan menyapa provinsi Maluku dalam beberapa bulan mendatang. Sebagai bagian integral Indonesia, rakyat maluku tentu berharap bahwa perhelatan demokrasi 5 tahunan adalah proses yang menghantarkan rakyat maluku untuk menjadi tatanan masyarakat yang lebih baik dalam segala sektor kehidupan menuju cita cita nasional mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di seluruh pelosok bumi pertiwi.
“Upaya menuju keadilan sosial tentu harus diselaraskan dengan ikhtiar mewujudkan pemerataan pembangunan. Adanya jarak pembangunan antar wilayah bisa memicu ekses negatif terhadap tenun kebangsaan sehingga bersama kita harus memastikan bahwa prosesi demokratis – terutama di daerah /provinsi yang cenderung tertinggal -harus menghasilkan kepemimpinan yang bisa mengaklselarasikan pembangunan demi mengejar ketertinggalan, ” ungkap Wil di Jakarta, Rabu (22/11)
Sebagai provinsi yang telah menggelar 3 kali pemilu kepala daerah rasanya rakyat maluku harus memiliki kebanggaan tentang stabilnya penyelenggaraan demokratisasi di negeri para raja.
Lanjut Wil, tugas kita bersama untuk memastikan selarasnya prosedur dan substansi demokrasi. Data data menampilkan sebuah fakta bahwa belum ada progresifitas signifikan bagi pembangunan maluku dalam 3 periode era demokrasi ini.
Hal ini bisa terlihat dari tingkat penduduk miskin yg hanya berkurang sekitar 13 % dari total 5 tahun, artinya jika dirata rata tidak menyentuh angka 1 % pertahunnya Index pertumbuhan manusia yang bahkan bukan hanya stagnan namun cenderung turun dilihat dari data bps 2004 – 2016.
“Belum lagi Pertumbuhan ekonomi yang cukup tidak berjalan bersamaan dengan pemerataan membuat maluku – bersama provinsi papua- memiliki kesenjangan antara desa dan kota sebesar 21,98%,” katanya.
Data diatas tersebut mau tak mau meniupkan angin perubahan yang begitu kencang. Keinginan masyrakat maluku untuk merubah nasibnya menjadi lebih baik rasanya kian memuncak. Arus perubahan yang begitu kencang inilah yang mendorong pasangan Herman Koedoeboen dan Abbdullah Vanath sehingga pasangan ini termotivasi maju dalam kontestasi pilkada.
Rekam jejak keduanya yang pernah menjabat sebagai kepala daerah bisa menjadi referensi bagaimana memaksimalkan potensi maluku untuk mencapai progress pembangunan yang di harapankan masyarakat maluku. Pengalaman Herman Koedoeboen sebagai penegak hukum juga bisa diharapka mengerek indeks persepsi korupsi di provinsi maluku yang saat ini stagnan.
Sebagai calon wakil gubernur nama Abdullah Vanath juga semakin memperkuat elektabilitas pasangan ini. Bahkan Abdullah Vanath adalah peraih suara ke 2 terbanyak dalam pilkada maluku kemarin. Namun visi yang sama untuk memajukan maluku menjadi dasar keikhlasan abdullah Vanath menjadi pasangan Herman Koedoeboen, satu hal yang jarang kita temui dari elit politik hari ini.
Rasanya dengan segala insentif elektoral itu angin perubahan dalam pilkada mendatang semakin tak terelakan.
