Pamekasan, Visioner.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pamekasan menggelar Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif (SKPPP) di Hotel Odaita, Minggu (08/12/2019).
Kegiatan SKPPP tersebut diikuti oleh berbagai elemen diantaranya, organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan, serta komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Pamekasan.
Acara tersebut digelar tanggal 8-9 Desember tersebut tidak lain untuk bersama aktif memberi pengetahuan tentang pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat.
Ketua Bawaslu Pamekasan, Abdullah Saidi dalam sambutannya, meminta kepada seluruh peserta yang untuk betul-betul memahami materi yang nantinya disampaikan sebagai pengetahuan tentang pemilu yang akan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang.
“Pemilu di Indonesia punya catatan kekurangan yang perlu diperbaiki bersama, maka kami meminta semua yang terlibat disini betul-betul memahami terkait pengawasan partisipatif dan memberi pengetahuan kepada masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif,” katanya.
Abdullah Saidi juga menyampaikan bahwa terjadinya kericuhan pada saat pemilahan umum berlangsung diakibatkan oleh berita-berita bohong (Hoax) yang disebarkan kepada masyarakat, sehingga memunculkan emosi yang akhirnya seringkali berujung pada pertikaian.
“Seringkali yang muncul pada saat pemilu adalah berita bohong dan kehancuran suatu negara ini karena adanya berita bohong seperti yang pernah terjadi di India,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ukuran demokrasi yang baik dan harus diterapkan adalah Langsung, Umum, Bersih, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil). “Dan bagi yang melanggar bisa dikenakan pidana,” tandasnya. (mam/haz)
