MUNA — Seorang bakal calon Kepala Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, berinisial AR, menjadi sorotan publik setelah diduga menggunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebelum dokumen tersebut secara resmi diterbitkan dalam proses pendaftaran pencalonan kepala desa.
Berdasarkan data, AR menyerahkan SKCK bertanggal 3 Januari 2026 sebagai salah satu syarat administrasi pencalonan. Namun, dokumen itu baru diterbitkan secara resmi pada 5 Januari 2026. Dengan kata lain, pada 3 Januari 2026, SKCK tersebut secara hukum belum berlaku, sehingga dokumen tidak sah digunakan pada tanggal tersebut.
Kasus ini menjadi lebih kompleks karena tanggal 3 dan 4 Januari 2026 bertepatan dengan periode cuti bersama dan hari libur nasional, sehingga secara prosedur tidak ada penerbitan atau pelayanan SKCK pada hari-hari tersebut. Selain itu, penyerahan berkas kedua juga telah melewati waktu yang ditetapkan untuk pengumpulan dokumen. Kombinasi dua hal ini membuat persoalan administrasi menjadi sangat kompleks.
Apabila dugaan penggunaan SKCK sebelum tanggal terbit terbukti, hal ini berpotensi melanggar aturan pemilihan kepala desa dan dapat memengaruhi keabsahan berkas pencalonan. Pihak-pihak terkait juga berisiko terseret ke proses hukum, baik secara administratif maupun pidana.
Menanggapi hal ini, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Masalili, Rahmat Hidayat, menjelaskan bahwa pihaknya telah menanyakan permasalahan administrasi tersebut ke Polres Muna. Pihak Polres menyatakan bahwa SKCK yang diajukan telah sesuai prosedur dan sah, baik SKCK pertama maupun kedua, karena proses pengajuan SKCK kini dilakukan secara online.
“SKCK asli pertama yang diberikan sesuai lampiran fotokopi ketika mendaftar pada tanggal 26 Desember 2025 dengan tanggal penerbitan 17 Desember 2025, berisi keterangan untuk keperluan melamar pekerjaan. Namun, dokumen tersebut tidak tepat karena bukan untuk pencalonan kepala desa, sehingga dicabut pada 3 Januari 2026 dan pihak AR menyerahkan kembali SKCK baru pada tanggal yang sama namun untuk SKCK yang berlaku mulai 5 Januari 2026,” kata Rahmat saat dikonfirmasi Sabtu (10/1/2025).
Ia menambahkan, penyerahan berkas kedua sudah melewati batas waktu tahapan verifikasi, sehingga berkas tersebut secara prosedur tahapan tidak sah. Permasalahan ini murni kelalaian pribadi bakal calon kandidat yang tidak cermat melihat dan memahami syarat-syarat bakal calon kepala desa.
Rahmat menegaskan, kerja panitia dalam administrasi harus selalu sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Tidak bisa ada penyimpangan karena hal itu akan merusak proses administrasi.
“Kerja-kerja panitia ini kan kerja-kerja administrasi jadi mesti sesuai dengan aturan-aturan main yang berlaku,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas dan kepatuhan terhadap aturan dalam proses pencalonan kepala desa.
Jadikan baru
