Oleh: Richad Indra Cahya
Di masa pandemi ini membuat kita semua merasakan suatu realitas yang berbeda. Perubahan sosial menjadi tak terbendung lagi, bahkan bisa berubah 180 derajat dari sebelumnya. Terhitung sudah hampir genap dua tahun pandemi Covid 19 ini menetap di Indonesia. Dampak perubahan yang terjadi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Semisal perekonomian, masalah politik, birokrasi, sosial, agama, dan penyelenggaraan sistem pendidikan.
Semua ruang publik menjadi hal yang sensitif untuk dijamah. Tidak hanya di awal pandemi, bahkan sampai sekarang pun masih menjadi hal yang tabu apabila berkumpul di suatu tempat dengan agenda tertentu. Meskipun sekarang sudah tidak terlalu banyak lonjakan kasus Covid, tetapi belum bisa melakukan aktivitas sosial di ruang publik seperti sedia kala. Pasar-pasar dan pusat perbelanjaan sudah dibuka, tempat hiburan, rekreasi, café, sudah mulai buka namun dengan protokol yang ketat. Terlebih soal lembaga pendidikan, semenjak Maret tahun lalu (2020) sampai saat ini, baru mulai dibuka kembali terhitung akhir bulan September. Itu pun pasca vaksinasi masal dan masih tahap uji coba.
Memang tidak ada yang bisa menggantikan sensasi bersekolah tatap muka. Karena dari situ lah karakter dan mental peserta didik terbentuk. Namun semenjak era pandemi justru aspek primer seperti itu tidak didapatkan mereka selama hampir 2 tahun. Alih-alih modernisasi, hanya masyarakat dengan kelas sosial tertentu lah yang bisa menjalankannya, dengan disokong gadget dan fasilitas pribadi masing-masing. Kondisi masyarakat Indonesia secara kolektif belum bisa dikatakan siap untuk percepatan sistem pendidikan modern yang serba digital. Kemajuan teknologi dalam menopang kegiatan belajar-mengajar harus dilakukan dengan kesiapan infrastruktur dan SDM yang memadai.
Kita bisa menilai dan melakukan evaluasi terhadap mekanisme yang dijalankan oleh lembaga pendidikan selama pandemi ini berlangsung. Baik itu metode daring, webinar, hybrid, dll. Semuanya memiliki dampak tersenderi bagi peserta didik. Baik itu dampak positif atau pun negatif.
Dampak positifnya bisa kita lihat bahwa unsur-unsur lembaga pendidikan menjadi “terpaksa” lebih up to date terhadap teknologi dan digitalisasi. Dalam upaya meminimalisir kegiatan fisik di ruang publik maka dilakukan sistem belajar daring. Beberapa aplikasi online dan developer pun menjadi diuntungkan secara drastis akibat penerapan metode ini. Dampak positif lainnya adalah dimana peserta didik bisa lebih dekat secara emosional dengan keluarganya. Uang yang dihabiskan untuk transportasi dan jajan sekolah pun bisa dialokasikan untuk kuota internet. Bahkan beberapa kali sempat diberi kuota khusus untuk para siswa oleh pihak pemerintah. Bahkan dari puhak tenaga pengajar pun juga demikian. Guru-guru meskipun banyak dari angkatan di atas milenial, jadi belajar untuk menerapkan metode praktis yang cocok untuk para gen z.
Kemudian dampak negatif dari sistem pendidikan masa pandemi ini juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Selain soal pengeluaran untuk gadget, kita mesti sadari bahwa tidak semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Tidak jaang juga kita melihat beberapa berita di potal media tentang bagaimana sulitnya belajar daring di daerah-daerah terpencil. Mesti berpindah tempat untuk dapat sinyal, bahkan mesti berbagi handphone untuk beberapa siswa. Belum lagi menyoal kesehatan mental para siswa. Karena penerapan WFH serta kebijakan ketat dari PSBB sampai PPKM, banyak keluarga yang justru mengalami ketidak harmonisan. Masalah kerjaan diluapkan di rumah, sang ibu menopang beban ganda juga untuk mengawasi belajar anak dan pekerjaan rumah lainnya. Dalam kasus terburuk terjadi apabila peran suami dan istri dalam keluarga sama-sama berkarir. Maka tidak menutup kemungkinan anak menjadi terlantar dan stress terhadap sekolahnya. Dari sisi pengajarnya juga demikian, tidak semua guru bisa mudah mempelajari sistem digitalisasi. Bahkan untuk generasi boomer itu bisa menjadi hambatan utama. Guru lebih banyak melakukan pengajaran dengan metode satu arah alias monolog. Guru yang malas hanya akan memberi tugas-tugas pada muridnya, tanpa mempertimbangkan tumpukan beban siswa lainnya.
Ini lah realita empiris yang bisa kita lihat dan rasakan. Kebijakan yang tumpang tindih, kebijakan yang tidak konsisten, peraturan yang kurang jelas. Hal tersebut menjadi masalah sekaligus tantangan kita bersama. Bagaimana menghadapi perubahan zaman yang terpaksa dipercepat karena wabah pandemi ini.
Kita tidak bisa terjebak dalam status quo. Dari evaluasi yang telah dilalui tentu bisa dianalisis terkait solusi dan cara penanggulangannya. Pandemi memang merupakan momok menakutkan karena mengancam keselamatan nyawa masyarakat. Tapi kita jangan sampai lengah dan terfokus hanya pada satu masalah tersebut yang mengakibatkan kita lalai dalam masalah lainnya.Terlebih bagi Indonesia yang sudah melewati gelombang kedua pandemi, dan juga sudah melaksanakan vaksinasi masal.
Seharusnya kita sudah bisa merumuskan formula baru, sekaligus lebih adaptif terkait penerapan metode dan sistem pendidikan yang cocok di masa sekarang. Tidak semua daerah memiliki dampak pandemi yang sama. Masyarakat juga memiliki keyakinan tesendiri terhadap cara mereka menjaga kesehatan diri. Jadi pemerintah tidak mesti buang-buang anggaran untuk hal yang mubazir, apalagi rentan terhadap praktik korupsi. Lebih baik langsung jemput bola dan melakukan mekanisme yang solutif terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Karena pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat, maka keadilan distributif yang harus dijunjung tinggi demi bisa survive di era yang akan datang.
