Jakarta, Sekretaris Jenderal Indonesia Visioner Akril Abdillah menilai kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Ridwan Djamaluddin sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), pada Kamis (12/5/2022) sudah sangat tepat.
“Ridwan Djamaluddin yang juga Dirjen Minerba dan Batu Bara sangat tepat dipercayakan sebagai PJ Gubernur Babel”, akunya di Jakarta, Sabtu, 14/05/22.
Ia berangapan bawah ditunjuk Ridwan Djamaluddin sebagai Gubernur Babel merupakan momentum dalam melakukan perbaikan dan tata kelola Timah di wilayah tersebut, pasalnya Timah di Babel memiliki persoalan pelik mulai dari praktek pertambangan ilegal yang menjamur, konflik sosial, kerusakan lingkungan serta yang menimbulkan kerugian bagi negara
“Ini adalah momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola Timah yang sejak lama sudah miliki persoalan yang pilik”, ucapnya.
Lebih lanjut Ia menyampai bahwa Timah merupakan sebuah sektor pertambangan yang dibawahi oleh ESDM dan juga bisnis BUMN. Menurutnya dengan Jadinya Dirjen Minerba sebagai PJ Gubernur Babel ini adalah kesempatan untuk merapikan proses perizinan, menyusun praktik-praktik penambangan dengan baik, melakukan pemberantasan ilegal mining dan melakukan pengawasan.
“Karena Timah di Babel menjadi masalah yang sering memicu konflik sosial dan kejahatan lingkungan karena menjamurnya tambang Ilegal sehingga masuknya PJ Gubernur ini adalah awal untuk merapikan kembali proses perizinan, menyusun praktik-praktik penambangan dengan baik, serta melakukan pemberantasan ilegal mining yang sangat meresahkan masyarakat Babel”, ujarnya.
Dilain sisi Akril juga sepakat dengan kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan larangan ekspor bauksit alumina dan timah tahun ini, karena larangan tersebut bertujuan untuk melakukan hilirisasi seperti Nikel sebelumnya.
“Mineral semestinya dapat diolah dalam negeri, selain mendorong industri nasional, pengolahan mineral juga dapat menekan biaya produksi”, tutupnya. (Dzul)